CIREBON- Komisi I DPRD Kota Cirebon melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon di Ruang Rapat Serbaguna, Rabu (16/10). Rapat kerja tersebut membahas tentang administrasi kependudukan, perparkiran, kemacetan lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Hadir dalam rapat kerja Wakil Ketua Komisi I, Andrie Sulistio, Sekretaris Tunggal Dewananto, anggota Harry Saputra Gani, Yusuf SPdI, R. Endah Arisyanakasanti dan Edi Suripno. Hadir pula Kepala Dishub Kota Cirebon, Ir Yoyon Indrayana MT dan Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Atang Hasan Dahlan beserta jajarannya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dishub Kota Cirebon, Ir Yoyon Indrayana MT menyampaikan beberapa program kerja yang sudah dilakukan. Diantaranya program rutin setiap hari para petugas Dishub membantu arus lalu lintas di jalan-jalan protokol terutama di sekitar sekolah.
“Setiap pagi ada petugas kami yang standby di jalan-jalan utama, khususnya dekat sekolah,” katanya.
Tak hanya itu, Yoyon menyampaikan terkait perparkiran. Ia berharap Perda Perparkiran segera disahkan. “Sampai sekarang belum disahkan, artinya kami belum bisa menerapkan tarif parkir yang baru,” ujarnya.
Terkait PJU, Yoyon mengatakan, perlu perbaikan di beberapa ruas jalan. Termasuk dengan perlu adanya CCTV di sejumlah titik. Yoyon menambahkan, Kota Cirebon mendapatkan bantuan Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementrian Perhubungan. Namun hingga saat ini, pengelolaan BRT tersebut masih dalam pembahasan berbagai pihak.
Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Atang Hasan Dahlan mengatakan, saat ini Dishub sudah menerapkan one day service untuk pembuatan dokumen kependudukan.
“Insya Allah kedepan pelayanan lebih baik. Karena program-program kita terlaksana berkat difasilitasi baik dari APBD maupun bantuan gubernur dan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Atang, kedepan Disdukcapil mencoba menerapkan pelayanan kependudukan serba digital. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat. “Inginnya kedepan semua sistem digital, lebih efektif dan efisien,” lanjutnya.
Menanggapi program-program dan segala persoalan di Dishub, Anggota Komisi I, Edi Suripno mengatakan, perlu ada kajian secara menyeluruh tentang persoalan lalu lintas di Kota Cirebon.
“Coba buat kajian secara menyeluruh apa-apa saja yang memang harus dibenahi, terutama terkait kemacetan, lalu lintas hingga perparkiran,” ucapnya.
Sementara terkait kependudukan, Edi menilai, pelayanan kependudukan merupakan etalase Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
“Disdukcapil harus menjadi role model pelayanan publik yang elegan, maju dan modern. Tidak boleh lagi masyarakat mengeluh soal sulitnya administrasi kependudukan,” tuturnya.
Anggota Komisi I, Harry Saputra Gani mengapresiasi langkah Dishub yang sudah rutin membantu kelancaran lalu lintas di Kota Cirebon khususnya pada jam-jam sibuk.
Terkait kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi, Harry menilai perlu adanya penataan untuk beberapa angkutan umum. Seperti angkutan kota dan becak.
“Pengoperasian becak harus diatur ulang. Ditata lagi untuk pembatasan jam operasi becak, yakni ada becak malam dan siang, batas area dan lainnya,” katanya.
Selain itu, Harry juga menyarankan agar halte dioptimalkan fungsinya. “Dioptimalkan lagi, kalau perlu ada inovasi untuk halte agar terlihat cantik dan indah,” sarannya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Andrie Sulistio mengatakan, penyampaian program dan persoalan dari Dishub dan Disdukcapil menjadi masukan DPRD. “Terutama Perda Perparkiran, segera kami sahkan,” katanya.
Andrie juga mengatakan, untuk menyelesaikan segala persoalan perlu adanya koordinasi yang baik. Baik antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon, DPRD dan masyarakat.
“Semua hal bisa dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik, terintegrasi dan sistem yang lebih sinergis,” tuturnya. (Humas DPRD Kota Cirebon)