Berita Ringan

# Pembahasan RAPERDA APBD (Pertengahan Juni s/d 7 hari sejak diterima evaluasi Gubernur) # Pembahasan RAPERDA Perubahan APBD (Minggu I Agustus s/d 7 hari sejak diterima evaluasi Gubernur) # Pembahasan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (6 bulan setelah TA berakhir s/d 7 hari sejak diterima evaluasi Gubernur) # Pembahasan s/d Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KDH (LKPJ) (3 bulan setelah TA berakhir s/d 30 hari setelah LKPJ diterima) # Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 bulan berikutnya ( Akhir bulan juli) # Pembahasan atas LHP BPK terhadap Pelaksanaan APBD ( 2-3 minggu sejak diterima LHP BPK)

WALIKOTA CIREBON SAMPAIKAN LKPJ TA 2016

PENETAPAN KEMBALI PERATURAN TATA TERTIB DPRD

Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Jawaban Walikota, Pengambilan Keputusan dan Pembentukan Pansus

PIMPINAN DPRD LAPORKAN KINERJA

FRAKSI-FRAKSI DPRD SAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM TERHADAP 5 RAPERDA PRAKARSA WALIKOTA CIREBON

RISALAH \RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA CIREBON DALAM RANGKA PENETAPAN KEMBALI ALAT KELENGKAPAN

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, secara tersirat bahwa Pimpinan DPRD merupakan representasi dari lembaga DPRD. Hal ini tercermin dari tugas-tugas Pimpinan DPRD antara lain: memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD, menjadi juru bicara DPRD, dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari sifat Pimpinan DPRD sebagai representasi dari DPRD tersebut, pimpinan DPRD mempunyai tugas  harus menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

 Oleh karena itulah pada tanggal 26 Januari 2017 DPRD Kota Cirebon menggelar rapat paripurna terbatas yang khusus diadakan dalam rangka melaksanakan amanat dari PP 16 Tahun 2010 Pasal 41 ayat (1) huruf k yaitu untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

 Pimpinan rapat paripurna Drs. Hj. Eti Herawati, berharap dengan adanya laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi dan refleksi khususnya buat Pimpinan DPRD, dan umumnya bagi seluruh Anggota DPRD, dan tahun-tahun selanjutnya kinerja Pimpinan lebih baik lagi sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja lembaga DPRD secara keseluruhan.

 Laporan kinerja Pimpinan yang disampaikan dalam paripurna ini hanya melaporkan apa yang sudah dilakukan Pimpinan dalam memimpin lembaga DPRD ini, itupun tidak seluruhnya disajikan, hanya yang penting dan menonjol saja.

 Dalam memimpin dan mengkoordinasi Fungsi DPRD dibidang Anggaran, Pimpinan DPRD senantiasa melakukan koordinasi internal maupun dengan Pemerintah Daerah dan juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain:

  1. Dalam perencanaan pembangunan tahunan terkait dengan siklus APBD yaitu  Musrenbang, pembahasan dan persetujuan KUA PPAS baik untuk anggaran murni maupun anggaran perubahan senantiasa dilakukan dalam batasan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Demikian pula dalam pembahasan, persetujuan, dan penetapan APBD, baik APBD murni, Perubahan APBD, maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selalu dilakukan dalam batasan waktu yang ditentukan.
  3. Pimpinan juga senantiasa mengusahkan agar perbandingan antara jumlah belanja pembangunan dan belanja pegawai dari tahun ke tahun terus meningkat.
  4. Pimpinan DPRD juga mendorong agar Badan Anggaran DPRD dan alat kelengkapan DPRD lainnya untuk mengusahakan agar dana-dana dari APBD Provinsi dan APBN lebih banyak diarahkan ke Kota Cirebon sehingga bisa mengurangi beban APBD Kota yang besarannya relatif masih kecil.

Dalam memimpin dan mengkoordinasi Fungsi DPRD dibidang legislasi atau pembentukan peraturan daerah, Pimpinan DPRD senantiasa mengawal dan mengevaluasi tugas-tugas Panitia Khusus DPRD yang membahas Raperda baik Raperda yang berasal dari Walikota maupun Raperda Prakarsa DPRD. lakukan koordinasi internal maupun dengan Pemerintah Daerah dan juga dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Capaian dalam fungsi pembentukan Perda tahun 2016 masih tidak memuaskan yaitu :

  1. Dari 27 Raperda dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2016, DPRD berhasil dapat menyetujui  11 Raperda.
  2. Dari 27 Raperda Propemperda diantaranya ada 5 Raperda yang belum disampaikan oleh Walikota Cirebon.
  3. Sisanya ada 11 Raperda  dengan status sebagai berikut :

          Raperda tertunda pembahasannya yaitu

  1. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum bisa dibahas lebih lanjut karena sedang menunggu proses sinkronisasi dengan kondisi eksisting.
  2. Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern tertunda pembahasanya yaitu  karena menunggu persetujuan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
  3. Sisanya masih dalam pembahasan Panitia Khusus DPRD.

 Adapun yang menjadi faktor penyebab dari rendahnya capaian pelaksanaan fungsi pembentukan perda ini antara lain :

  1.  Faktor internal DPRD antara lain kegiatan  pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, perpindahan Fraksi, dinamika politik terkait pengisian jabatan Wakil Walikota, dan lain-lain.
  2. Faktor eksternal antara lain pergantian atau rotasi jabatan pada beberapa Perangkat Daerah yang terjadi 2 kali selama tahun 2016.
  3. Faktor Regulasi yaitu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengharuskan,  selain Raperda yang wajib dievalusi, semua Raperda diharuskan melalui proses fasilitasi Gubernur selama 15 hari sebelum persetujuan dalam rapat paripurna, inipun menjadikan proses pembahasan raperda bisa lebih lama. Disamping itu tahun 2016 merupakan tahun implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur perangkat daerah dan urusan, antara lain terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 yang mengakibatkan perubahan perangkat daerah secara massal di seluruh Indonesia.

 Pimpinan DPRD dalam memimpin dan mengkoordinasi Fungsi DPRD dibidang pengawasan antara lalin :

  1. Membentuk Panitia Kerja Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
  2. Meminta klarifikasi, koordinasi dan konsultasi dengan BPK terhadap hasil pemeriksaan BPK.
  3. Meminta laporan dan memantau tindak lanjut atas LHP BPK dari Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
  4. Pimpinnan juga telah meminta kepada semua alat kelengkapan DPRD khususnya Komisi-komisi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan APBD  dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan daerah, baik melalui rapat-rapat kerja dengan perangkat daerah, maupun peninjauan-peninjauan ke lapangan.
  5. Dalam rangka fungsi pengawasan juga, dalam pembahasan LKPJ Walikota Cirebon Tahun Anggaran 2015 Pimpinan DPRD mendorong agar Pansus dan AKD lainnya membahasnya secara komprehensif dan kritis dengan memberikan alternatif solusi kepada Walikota Cirebon. Kami juga meminta agar AKD senantiasa memantau tindak lanjut dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ.

 Pimpinan DPRD terkait dengan tugas wewenang dan kewajiban antara lalin :

 1.         Menampung dan menidaklanjuti aspirasi masyarakat diantaranya:

  • memfasilitasi masyarakat yang menentang dan mendukung aktiivitas bongkar muat batu di Pelabuhan Cirebon,
  • memfasilitasi perselisihan hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kredit antara masyarakat  dengan perusahaan dan instansi terkait karena .
  • memfasilitasi persengkatan atas hak kepemilikan seperti antara masyarakat dengan PT KAI, dan lain-lain.
  • memfasilitasi warga yang tidak puas dengan perbatasan wilayah dan lain-lain.
  • memfasilitasi rekan-rekan kita para guru non-PNS di SMA dan SMK yang beralih menjadi urusan Pemerintah Provinsi, dan sebagainya.

2.      Dalam menjaga kondusifitas internal  kami diantara Pimpinan senantiasa menjalin komunikasi, koordinasi dan pembagian tugas secara intensif, demikian juga dengan para Pimpinan Fraksi.

3.         Untuk menjaga sinergitas pemerintahan, Pimpinan DPRD juga senantiasa aktif dalam forum koordinasi pimpinan daerah baik forum formal maupun informal.

4.         Dalam menyamakan persepsi dan menyalurkan aspirasi anggota dan lembaga, Pimpinan DPRD juga beberapa kali mengikuti pertemuan ADEKSI antara lain memperjuangkan agar Peraturan Pemerintah pengganti PP 24 Tahun 2004 segera diterbitkan oleh Pemerintah.

Pimpinan DPRD berharap laporan kinerja ini menjadi bahan renungan, instropeksi dan evaluasi khususnya bagi Pimpinan DPRD dan umumnya bagi seluruh anggota, agar di tahun 2017 seluruh anggota individu maupun institusi DPRD lebih baik dan lebih meningkat kinerjanya. (st)

 

 

ANGGOTA DPRD 2014-2019

Yang sedang berkunjung

We have 48 guests and no members online

Jumlah Pengunjung

33777
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
TOTAL
80
199
80
32521
2585
4534
33777
IP Anda : 54.160.245.121
Sun-Dec-2017

Cuaca Kota Cirebon Hari ini

Cloudy

23°C

Monday
Thunderstorms
23°C s.d. 27°C
Tuesday
Thunderstorms
22°C s.d. 27°C

Tentang Kota Cirebon

 

 

 

 

 

 

Kota Cirebon merupakan Kota yang berada di wilayah timur Jawa Barat. Kota ini berada di pesisir utara Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan jalur transportasi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Selengkapnya...

Pengantar DPRD Kota Cirebon

 

 

 

 

 

 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus sebagai jembatan mediasi dan layanan publik dengan

Selengkapnya...

Tempat Wisata di Cirebon

Cirebon adalah salah satu kota tertua di Pulau Jawa. Anda dapat mengunjungi sejumlah tempat wisata di Cirebon dengan kekayaan historis dan pesona kebudayaan masa lampaunya yang menarik.
                                                                                                                                                                                    Selengkapnya...
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com