Berita Ringan

# Pembahasan RAPERDA APBD (Pertengahan Juni s/d 7 hari sejak diterima evaluasi Gubernur) # Pembahasan RAPERDA Perubahan APBD (Minggu I Agustus s/d 7 hari sejak diterima evaluasi Gubernur) # Pembahasan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (6 bulan setelah TA berakhir s/d 7 hari sejak diterima evaluasi Gubernur) # Pembahasan s/d Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KDH (LKPJ) (3 bulan setelah TA berakhir s/d 30 hari setelah LKPJ diterima) # Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 bulan berikutnya ( Akhir bulan juli) # Pembahasan atas LHP BPK terhadap Pelaksanaan APBD ( 2-3 minggu sejak diterima LHP BPK)

Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Jawaban Walikota, Pengambilan Keputusan dan Pembentukan Pansus

RISALAH \RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA CIREBON DALAM RANGKA PENETAPAN KEMBALI ALAT KELENGKAPAN

Sebagai tindak lanjut penyampaian 5 (lima)Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Walikota Cirebon Kamis  30 Maret 2017 dalam rapat paripurna DPRD, dan setelah melalui pembahasan oleh Fraksi-fraksi DPRD, selanjutnya dalam rapat paripurna 17 April 2017 seluruh Fraksi menyampaikan hasil kajian dan sikapnya berupa Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD.

Setelah semua fraksi menyampaikan sikap, pendapat atau pertanyaan dalam bentuk Pemandangan Umum Fraksi, pada rapat paripurna tersebut langsung ditanggapi atau dijawab oleh Walikota Cirebon Drs.Nasrudin Azis, SH. Pimpinan rapat paripurna Ketua DPRD Kota Cirebon Drs. Edi Suripno, SIP. MSi. menyatakan substansi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Walikota Cirebon merupakan bahan masukan dalam pembahasan materi kelima Raperda tersebut bagi Panitia Khusus DPRD dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Ketua DPRD berharap kelima Raperda ini dapat diselesaikan dalam Masa Persidangan II Tahun 2017.

  1. Raperda tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
  2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
  3. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  4. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhdap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
  5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Pada dasarnya semua fraksi sepakat menyambut baik penyampaian kelima Raperda tersebut, karena merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas perbantuan dan peningkatan pelayanan publik. 

Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Daerah Fraksi-fraksi menyatakan bahwa  Raperda ini selain merupakan penyesuaian dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Juga diharapkan agar barang daerah dapat dikelola secara profesional agar tidak ada aset daerah yang hilang. Dibutuhkan keseriusaan dan konsistensi dalam pengelolaan aset daerah ini agar aset ini benar-benar berdayaguna dan berhasil guna.

Raperda Kearsipan merupakan kebutuhan dalam pengelolaan, perawatan dan pendayagunaan kearsipan daerah. Beberapa fraksi berharap pengeloaan arsip ke depan harus sudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Sementara Raperda terkait Pemberian Penghargaan dan Gelar Kehormatan akan menjadi dasar hukum yang pasti bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada masyarakat.

 Adapun perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tidak terlepas dari implementasi Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PDAM sebagai salah satu institusi yang terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum dituntut senantiasa mengembangkan, membangun dan memperluas serta meningkatkan sistem penyediaan air minum yang memadai bagi masyarakat.

 Sedangkan untuk Raperda terkait Pencegahan dan Peningkatan Terhdap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, fraksi-fraksi meminta ada perhatian khusus perlu pertimbangan sosiologis, kondisi alam dan lingkungan termasuk rencana pengembangan kota. Permasalahan kumuh harus mendapat penanganan yang serius bukan saja oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, tapi juga oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

 Walikota Cirebon Drs.Nasrudin Azis, SH. menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD atas perhatian dan sikapnya meneruskan tahap pembahasan kelima raperda tersebut sebagai wujud tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang senantiasa mengangkat isu-isu atau aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. yang telah menindaklannjuti penyampaian Raperda Prakarsa Walikota dengan mengagendakan rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban atau Tanggapan Walikota. Walikota juga meminta agar segera ditindaklanjuti dengan  pembahasan dalam Panitia Khusus DPRD dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah, dan segera dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah. (st)

ANGGOTA DPRD 2014-2019

Yang sedang berkunjung

We have 29 guests and no members online

Jumlah Pengunjung

33754
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
TOTAL
57
199
57
32521
2562
4534
33754
IP Anda : 54.160.245.121
Sun-Dec-2017

Cuaca Kota Cirebon Hari ini

Cloudy

23°C

Monday
Thunderstorms
23°C s.d. 27°C
Tuesday
Thunderstorms
22°C s.d. 27°C

Tentang Kota Cirebon

 

 

 

 

 

 

Kota Cirebon merupakan Kota yang berada di wilayah timur Jawa Barat. Kota ini berada di pesisir utara Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan jalur transportasi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Selengkapnya...

Pengantar DPRD Kota Cirebon

 

 

 

 

 

 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus sebagai jembatan mediasi dan layanan publik dengan

Selengkapnya...

Tempat Wisata di Cirebon

Cirebon adalah salah satu kota tertua di Pulau Jawa. Anda dapat mengunjungi sejumlah tempat wisata di Cirebon dengan kekayaan historis dan pesona kebudayaan masa lampaunya yang menarik.
                                                                                                                                                                                    Selengkapnya...
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com