Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, meminta Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan Siswa dari keluarga Kurang mampu di Kota Cirebon.
Hal ini disampaikan anggota komisi III DPRD Kota Cirebon, H. Sumardi saat Komisi III mengadakan rapat Kerja dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat, beserta Kepala Sekolah dan perwakilan Sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kota Cirebon yang berlangsung di Ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon pada Senin (19/9).
Menurutnya, saat ini banyak siswa yang mengalami kendala dalam pengambilan Ijasah di sekolahnya. Seperti kendala keuangan dan Administrasi yang belum diselesaikan. Dan H. Sumardi pun menegaskan, jangan sampai karena masalah biaya, siswa dari kalangan kurang mampu tidak bisa mengambil ijasah yang sudah menjadi haknya.
“Saya menerima keluhan dari masyarakat terkait kesulitan dalam mengambil ijasah disekolah. Ini bisa menjadi catatan, Jangan sampai karena masalah biaya, siswa jadi tidak dapat mengambil ijasah yang sudah menjadi Haknya.,” ungkap anggota Komisi III yang akrab disapa Pakde ini.
Menanggapi hal tersebut, KASI Pengawasan Cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, Sri Unaeni menjelaskan. Bahwa pihak Dinas Pendidikan telah menghimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk tidak menahan Ijasah siswanya dengan Alasan apapun. “Kami sudah membuat surat himbauan kepada kepala sekolah SMA/SMK untuk memberikan ijasah kepada siswa yang sudah lulus. Adapun yang belom diberikan, itu bukan karena masalah keuangan. Tetapi karena kurangnya kelengkapan administrasi seperti tanda tangan ataupun cap 3 jari” Ujarnya.
Dan Sri menambahkan, sampai saat ini belum ada laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat terkait hal tersebut. “Kami sampai saat ini belum menerima keluhan seperti ini, dan dalam rapat ini kami baru mendengarnya. Maka dari itu nanti kita akan tindaklanjuti.” imbuhnya.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi III Jafarudin menghimbau kepada Pemerintah Kota Cirebon agar lebih memperhatikan siswa yang kurang mampu, baik dari Sekolah Negeri maupun Swasta.
“Kami dorong pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yg tidak mampu. Baik dari negeri ataupun swasta harus memiliki porsi yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan.” ujar Jafarudin.
Ia menambahkan, untuk kedepannya Komisi III akan terus berkordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat agar lebih mengawasi penyelenggaraan pendidikan khususnya di Kota Cirebon. “Kedepan koordinasi dengan Disdik wilayah 10 Jawa Barat ini harus lebih baik lagi agar informasi-informasi kepada kami terkait pendidikan tidak terputus.” Kata Jafar.
Dalam rapat kerja ini, Komisi III dihadiri pula oleh Anggota lainnya yakni Maria Apriliaswati dan Moh. Junaedi, SH
