CIREBON – Pimpinan sementara dan anggota DPRD Kota Cirebon menerima ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di halaman gedung dewan, Senin (23/9).
Mahasiswa dari berbagai kampus di Ciayumajakuning menyuarakan aspirasinya kepada para wakil rakyat di Kota Cirebon. Diantaranya menolak pengesahan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Juru bicara Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning, Sultoni, menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang meloloskan revisi UU KPK. Menurutnya, revisi tersebut justru akan melemahkan posisi KPK.
“Pemerintah saat ini tidak lagi memihak kepada rakyat. Hari ini kita turun ke jalan untuk mengkritik segala bentuk kebijakan yang tidak pro rakyat,” ujarnya.
Mahasiswa juga mengkritik rencana pengesahan RUU KUHP (RKUHP). Menurut Sultoni, ada pasal-pasal di dalam RKUHP yang justru akan menimbulkan banyak masalah.
“RKUHP pasal-pasal di dalamnya juga masih ngawur, banyak yang masih bermasalah, sangat tidak menguntungkan dan mengganggu privasi warga negara,” lanjutnya.
Massa aksi diterima sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon. Diantaranya, Hj Affiati AMa, Ruri Tri Lesmana, Fitrah Malik, Ahmad Syauqi SSi, Hj Neneng Sri Daiyah SE, Agung Supirno SH, dan dr H Doddy Aryanto.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditampung dan dibahas bersama secara kelembagaan DPRD Kota Cirebon.
“Kami akan bahas di internal DPRD, tidak bisa person to person,” ujarnya.
Agung menambahkan, perjuangan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi tidak hanya berhenti sampai di sini. Pihaknya pun berharap DPR RI bisa mempertimbangkan ulang terhadap revisi yang dilakukan untuk sejumlah RUU.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga kesepakatan bersama anggota DPRD Kota Cirebon dengan Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning. Ada enam poin yang tertulis, yakni tolak dan batalkan RUU KPK, tolak RKUHP, tolak RUU Pertanahan, tolak RUU Minerba, sahkan RUU PKS, serta tangkap dan adili koruptor di Indonesia. (Humas DPRD Kota Cirebon)
