CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan rapat kerja bersama Asosiasi RS Swasta Indonesia Korwil Kota Cirebon (ARSSI) di Griya Sawala, Senin (12/11). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB dan dihadiri anggotanya.
Rapat membahas tentang pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Swasta di Wilayah Kota Cirebon. Dalam penyampaiannya, Direktur Rumah Sakit Sumber Kasih, dr Luciana Dewi Puspitasari MM mengatakan, pihaknya tetap mengedepankan pelayanan.
“Apapun kondisi pasiennya kita terima, meski ada beberapa kasus yang emergency dan pasti rumah sakit rugi besar,” ujarnya.
Luci menambahkan, setiap hari selalu ada pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan, kesulitan keterlambatan pembayaran BPJS menjadi 120 hari di semester pertama tahun ini.
“Baru sampe April yang dibayarkan. Secara cashflow sangat berat pengadaan obat dan demotivasi dokter. Sehingga pelayanan kurang maksimal,” lanjutnya.
Luci mengaku, pertemuan dengan Komisi III DPRD Kota Cirebon ini sangat baik. “Kami sangat senang bisa diundang dan berdiskusi dengan komisi III. Karena selama ini bingung mau mengeluh ke siapa, bantu kami untuk edukasi ke masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang sesuai aturan,” ungkapnya.
Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Cirebon, dr Doddy Ariyanto MM mengatakan, BPJS menjadi isu nasional yang sulit dihindari. Meski begitu, kata Doddy, pelayanan kesehatan harus terus diberikan kepada masyarakat.
“Persoalan BPJS memang sulit dicari akar permasalahannya, tapi rumah sakit harus menjalankan fungsi sosialnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Doddy tak menampik bahwa rumah sakit swasta sudah sangat membantu pemerintah dalam menangani pasien, terutama masyarakat yang tidak mampu.
“Rumah sakit swasta sangat membantu. Tapi kita juga tau rumah sakit swasta tidak bisa hidup tanpa pendapatan. Beda dengan rumah sakit daerah yang ada bantuan dari pemerintah,” katanya.
Doddy menyarankan, kaitannya dengan pelayanan BPJS Kesehatan khususnya pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI), harus ada verifikasi data kemiskinan yang terupdate.
“Data base kemiskinan, bukan hanya terpaku di wilayah Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial saja, tapi seluruh Kota Cirebon. Harus update terus menerus, dan dikunci,” tuturnya.
Ketua Komisi III, dr Tresnawaty SpB mengatakan, rapat kerja dengan ARSSI ini momen untuk saling komunikasi terkait pelayanan kesehatan.
“Paling tidak dengan rapat kerja ini kita sama-sama mengetahui, saling komunikasi, saling memahami, insya Allah bisa mendorong dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat Kota Cirebon,” tuturnya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
