CIREBON – DPRD Kota Cirebon memastikan kebutuhan pangan bagi warga Kota Cirebon yang terdampak pandemi Covid-19 aman. Rencananya, bantuan cadangan pangan di bulan ini akan disalurkan pada 15 Juni mendatang.
Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi antara Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) dengan Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon, Jumat (5/6).
Saat rapat berlangsung, bantuan bahan pangan kepada warga penerima manfaat dievaluasi. Salah satunya keluhan sejumlah warga yang menerima kualitas beras di bawah standar. Padahal, saat perjanjian awal pengadaan kualitas beras cukup baik.
Anggota Pansus Covid-19 dari Fraksi Nasdem, M Noupel SH MH meminta kepada jajaran DPPKP untuk mengonfirmasi masalah ini kepada Bulog.
Data penerima bantuan cadangan pangan di Kota Cirebon berjumlah 2.200 warga. Masing-masing dari mereka mendapatkan bantuan berupa beras sebesar 15 kg. Dengan begitu, DPPKP menyediakan 33 ton per bulan untuk disalurkan warga terdampak di masa pandemi Covid-19 ini.
“Masalah ini jangan sampai masalah terulang lagi. Kami berharap dinas segera mencari tahu penyebab kualitas berasnya di Bulog,” kata Noupel.
Pansus juga berharap saat meninjau gudang penyimpanan beras Bulog, bisa dilibatkan. Hal itu untuk menjamin bahwa beras yang disalurkan dari Pemerintah Kota Cirebon yang dibeli dari Bulog berkualitas baik.
“Pengawasan ini terus dilakukan secara bersama agar penyaluran bahan pangan kepada masyarakat lancar tidak ada kendala,” tambah Noupel.
Kepala DPPKP Kota Cirebon, Ir Yati Rohayati mengatakan, pihaknya mempunyai kewajiban untuk menyalurkan bantuan cadangan pangan. Usulan DPRD untuk menginformasikan masalah sejumlah warga yang menerima beras berkualitas rendah pun akan disampaikan kepada Bulog.
“Untuk antisipasi penyaluran bahan pangan di bulan ini, kami memastikan beras harus dengan kualitas baik,” kata Yati.
Dia pun memaparkan bahwa dalam hal pemberian bantuan pangan, DPPKP hanya bertanggung jawab dalam hal pengadaan dan pendistribusian. Sementara untuk pendataan warga penerima bantuan menggunakan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSPPPA).
“Sumber data penerima dari Dinas Sosial. Kami tidak bersentuhan lagi dengan data yang dibuat di tingkat RW dan kelurahan. Kami ingin satu pintu, supaya tidak ada tumpang tindih data penerima,” katanya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
