CIREBON – Komisi II DPRD meminta kepada jajaran direksi Perumda Farmasi untuk secara intensif berkoordinasi dengan dewan dan Pemkot Cirebon untuk menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan.
Hal itu mengemuka saat rapat kerja Komisi II dengan Perumda Farmasi, di ruang rapat Griya Sawala gedung DPRD, Senin (7/6). Pada kesempatan itu, Direktur Utama Perumda Farmasi Ciremai, Emirzal Hamdani SE Ak menyampaikan program kerja tahun 2021 serta masalah seputar kondisi perusahaan.
Menurutnya, Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon sudah menyusun rencana program kerja. Beberapa rencana tersebut diantaranya renovasi gedung, penambahan dokter spesialis hingga mencari investor untuk membantu keuangan perusahaan.
Dia menjelaskan, gedung yang digunakan saat ini sangat tidak representatif untuk difungsikan sebagai layanan apotek sekaligus praktik klinik. Di samping itu, Perumda Farmasi berencana menambah enam dokter spesialis. Sehingga membutuhkan ruang klinik yang lebih mendukung.
Menurut Emirzal, kondisi perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat sejak dia didapuk memimpin badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut. Namun demikian, perusahaan masih bisa berjalan karena bergantung dari praktik dokter yang terikat kerjasama dengan Perumda Farmasi.
“Rencana dalam waktu dekat yaitu melakukan renovasi infrastruktur. Korelasinya mendukung adanya penambahan dokter spesialis. Jika banyak dokter, maka banyak resep (kebutuhan obat, red),” ujar Emir saat rapat berlangsung.
Target utama Perumda Farmasi pada tahun ini salah satunya mendatangkan investor untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Langkah itu dilakukan dengan membuat proposal perencanaan bisnis yang akan ditawarkan kepada investor. Baik perorangan, bank daerah, atau pihak mana pun yang tertarik menjadi mitra bisnis perusahaan.
Emir menyadari, kondisi anggaran pemerintah daerah yang terbatas ditambah kondisi keuangan perusahaan yang minus, sangat sulit untuk bergantung dari penyertaan modal dari APBD. Sehingga, langkah mendatangkan modal dari investor merupakan pilihan yang harus disegerakan.
“Tujuan kami bukan penyertaan modal dulu. Jangan sampai 6 bulan ke depan kita mandeg. Kami maksimalkan dulu kondisi yang ada, jangan sampai bergantung kepada pemerintah,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD, dr H Doddy Ariyanto MM menyampaikan, upaya jajaran direksi menyehatkan Perumda Farmasi harus secara intensif dibahas bersama dengan DRPD. Sebab, BUMD tersebut sedang dalam keadaan ‘sakit’.
Menurutnya, masalah yang dialami Perumda Farmasi harus dipetakan agar bisa menentukan titik penyelesaiannya dan pemecahan masalah yang terukur. Doddy mengaku tidak sepakat dengan langkah Perumda Farmasi mendatangkan investor untuk menyelesaikan keuangan. Mengingat hal itu berpotensi menambah masalah baru.
“Khawatirnya jika modal dari investor itu digunakan untuk renovasi gedung, maka sulit bagi Perumda Farmasi buat pengembalian kepada investor,” tutur Doddy.
Dia menambahkan, Perumda Farmasi sebaiknya berkonsultasi dengan walikota terkait kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Menurutnya, kebijakan walikota sangat strategis untuk menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak. Misalnya, walikota meminta kepada rumah sakit swasta untuk pengadaan obat kelas menengah dari Perumda Farmasi.
“Untuk masalah ini, tangan kebijakan walikota yang utama, yaitu memenuhi kebutuhan jaringan kemitraan. Misal, membangun kemitraan dengan rumah sakit swasta di Kota Cirebon. Artinya, kebijakan walikota akan bisa lebih menghidupi Perumda Farmasi,” katanya. (Humas DPRD Kota Cirebon)