CIREBON – Pansus Raperda Penyelenggaraan Pesantren DPRD Kota Cirebon mengusulkan bantuan hibah sebesar 2 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).
Keberadaan pesantren yang telah diakui sebagai bagian penyelenggaraan pendidikan nasional itu, dinilai sudah saatnya pemerintah daerah memfasilitasi dukungan anggaran.
Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pesantren, Tunggal Dewananto menjelaskan, pansus segera membahas draf raperda bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah. Sejauh ini, pansus sudah menerima hasil harmonisasi tanggapan raperda dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.
Dewa menjelaskan, raperda ini merupakan peraturan delegatif atas UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. Atas dasar itu, setiap daerah diwajibkan memiliki regulasi turunan untuk mengatur penyelenggaraan pesantren di daerah.
Kendati demikian, perda penyelanggaraan pesantren memuat unsur lokalitas sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dewa mengatakan, Pansus juga mengusulkan dana hibah untuk pesantren sebesar 2 persen dari PAD Kota Cirebon.
“Jumlah pesantren di Kota Cirebon ada 46 pesantren. Perda ini terbilang sangat urgen karena peran pesantren sangat besar mendidik masyarakat. Kami mengajukan 2 persen dari PAD untuk hibah pesantren,” kata Dewa di kantor DPRD Kota Cirebon, Senin (22/5/2023).
Diketahui, UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren di dalamnya menyebutkan mengenai peran pesantren sebagai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Melalui aturan tersebut, penyelenggaraan pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Dewa mengatakan, UU Pesantren juga mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui APBD dapat dilakukan melalui mekanisme hibah, sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2021.
“Mekanisme hibah pun menyesuaikan dengan mekanisme dalam malakukan pengelolaan keuangan daerah. Tahap selanjutnya pansus bersama pemkot akan membahas pasal per pasal dalam raperda ini,” katanya. (Humas Sekretariat DPRD Kota Cirebon)
