CIREBON – Komisi I DPRD meminta kepada dinas teknis untuk meningkatkan layanan sarana publik memadai dan optimal bagi masyarakat Kota Cirebon.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH melalui rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (DKIS) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rabu (17/4/2024) ruang rapat DPRD.
“Ada beberapa usulan yang kami rekomendasikan, terutama untuk Dishub dan DKIS dalam meningkatkan sarana publik, seperti BRT, PJU dan sebagainya,” ujar Dani.
Berkaitan hal tersebut, anggota Komisi I Edi Suripno SIP MSi juga menilai, kekurangan anggaran menjadi penyebab belum maksimalnya sarana publik yang tersedia.
Hal itu bisa dilihat seperti Bus Rapid Transit (BRT) yang saat ini hanya beroperasi tiga armada dari total 10 yang layak pakai. Selain itu, fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pun masih terkendala anggaran pemeliharaan yang terbatas.
“Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya kajian strategis dalam mengoptimalkan fasilitas publik yang sudah ada, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal,” ujarnya.
Sementara untuk DKIS, hanya ada satu usulan berkaitan dengan peningkatan layana jaringan internet di area publik.
“Kami mengapresiasi dari aspek program kerja, hanya saja masih ada beberapa catatan yang perlu dimaksimalkan berkaitan dengan fasilitas publik,” tuturnya.
Merespons hal tersebut, Kepala Dishub Kota Cirebon Drs Andi Armawan MSi mengatakan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan fasilitas yang ada dengan ketersediaan anggaran yang terbatas.
Seperti hal BRT, ia menyebut perlu adanya penambahan anggaran untuk menjalankan seluruh armada yang tersedia, karena hingga saat ini baru tiga armada yang beroperasi secara penuh.
“Masyarakat ingin layanan BRT ini bisa melintas beberapa wilayah lain di Kota Cirebon, karena keterbatasan anggaran, hanya bisa tiga dan 10 BRT yang dioperasikan,” katanya.
Sedangkan armada BRT lain yang tidak beroperasi penuh, dapat digunakan dengan menyewa atau dijadikan bus pariwisata.
Sehingga, ke depan diharapkan transportasi BRT mampu tersambung ke seluruh wilayah 3 Ciayumajakuning, bahkan hingga SUbang- Sumedang.
“Jika hanya di Kota Cirebon, potensi ruginya besar, karena angka okupansi yang tidak terlalu banyak,” ujarnya.
Andi juga menambahkan, sebanyak 8084 PJU yang tersedia, belum bisa dimaksimalkan, terutama dalam hal pemeliharaannya karena keterbatasan anggaran.
“Sehingga perlu adanya keseriusan dari pemerintah dan legislatif dalam memaksimalkan fasilitas publik tersebut,” tegasnya.
Sementara, Kepala DKIS Kota Cirebon Ma’ruf Nuryasa AP akan meningkatkan layanan internet di area publik yang merata.
“Kami berupaya untuk terus menambah titik layanan wifi atau internet di area publik, sehingga semua masyarakat dapat merasakannya,” tuturnya.
Turut hadir, anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH, Tunggal Dewananto dan Een Rusmiyati SE.
