CIREBON – Komisi II DPRD mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk memperbaiki sejumlah drainase guna mengantisipasi banjir.
Masalahnya, terdapat banyak drainase di Kota Cirebon yang mengalami kerusakan atau bahkan penyumbatan. Kondisi itu berdampak beberapa lokasi di Kota Cirebon terjadi genangan dan banjir ketika hujan deras dan debit aliran dari hulu sungai meningkat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD H Karso SIP dalam rapat kerja, bersama Dinas PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Senin (13/5/2024) di Griya Sawala.
“Beberapa titik masih ada drainase tidak berfungsi maksimal, apalagi diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam membuang sampah,” ujarnya.
Sehingga, penumpukan sedimentasi di beberapa wilayah aliran sungai perlu segera dilakukan tindakan dari instansi terkait.
Selain itu, Karso pun merasa prihatin dengan masih adanya bangunan-bangunan yang berdiri di atas drainase ataupun saluran air.
Menurutnya, hal tersebut perlu ditinjau ulang sejauh mana perizinan yang telah dikantongi bangunan tersebut.
“Kalau izinnya tidak ada berarti masuk bangunan liar dan perlu tindakan lanjut,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Ir Watid Sahriar MBA menilai Dinas PUPR dapat melibatkan BBWS dalam penanganan persoalan drainase.
Sehingga, keduanya bisa bersinergi dalam membuat rumusan perencanaan teknis yang nantinya dituangkan dalam Detail Engineering Design (DED).
DED sendiri merupakan perencanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan sistem saluran drainase.
“Kalau inisiasi instansi terkait masih belum terealisasi, kan bisa mengajukan usulan ke provinsi atau pusat,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon Rachman ST menyebut, akan menormalisasi aliran sungai yang sedimentasinya menumpuk.
Adapun aliran sungai tersebut meliputi; sungai Sijarak 1, sungai Sijarak 2, sungai Cikenis, sungai Cikalong, sungai Bedeng, sungai Sigujeg dan sungai Cimanggu.
“Kami juga meminta BBWS bisa ikut membantu penyelesaian tersebut, terutama menangani drainase jalan yang dipenuhi sampah, sedimentasi bahkan ketutup plat beton,” tuturnya.
Selain itu, upaya peningkatan kesadaran pun akan ditingkatkan dalam mengelola sampah yang berasal dari limbah rumah tangga.
“Nanti, kami juga memetakan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat,” pungkasnya.
Pihak BBWS pun menyatakan siap dalam langkah strategis yang disampaikan Dinas PUPR dalam penanganan banjir di Kota Cirebon.
Turut hadir anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Syarif Maulana dan Agung Supirno SH. (Humas DPRD Kota Cirebon)
