CIREBON – DPRD Kota Cirebon mengatakan siap mengawal perjuangan pengemudi ojek online usai menyampaikan aspirasi pada aksi di depan gedung DPRD, Rabu (11/9/2024).
Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Cirebon mengatakan, bahwa kondisi para pengemudi ojek online di Kota Cirebon cukup memprihatinkan, sehingga perlu segera dibuat regulasi yang berpihak kepada nasib jasa online.
Beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya tarif layanan, hingga kesejahteraan para pengemudi ketika bekerja. Hal tersebut guna segera dibuat sebuah regulasi yang berpihak kepada para ojol.
“Kondisi ojol memprihatinkan, kita berjuang bersama hari ini. Sebab, kalau di Jawa Timur sudah ada Pergubnya, mau tidak mau ke Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur bisa, kenapa di Jawa Barat tidak bisa,” katanya usai audiensi dengan perwakilan ojol.
DPRD Kota Cirebon berkomitmen membawa hasil audiensi ke Pemprov Jawa Barat dan ke Kementerian Kominfo RI dalam waktu dekat.
“Minggu depan kita ke Jawa Barat langsung, dan selanjutnya ke Jakarta ke Kominfo. Tujuannya adanya sebuah Pergub seperti di Jawa Timur, juga merevisi Permenkominfo,” ujar Harry.
Sementara itu, koordinator aksi Tryas Muhamad Mulawarman merasa kecewa sebab tidak adanya kepastian hukum bagi ojol merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah terhadap kesejahteraan ojol.
Ia juga mengatakan, bahwa aksi kali ini merupakan aksi turunan dari Jakarta. Selain itu, mereka juga merasa tarif yang diberlakukan dari aplikator terkesan sewenang-wenang.
“Kami juga prihatin, ketika ada temen kami kecelakaan, itu tidak dicover oleh apapun, BPJS pun tak ada. Aplikator pun sewenang-wenang, mereka enggak bakal tahu,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, persaingan di antara kompetitor aplikator membuat para ojol merugi. Sebab, keuntungan yang diterima tak sebanding.
“Persaingan antar kompetitor, kami yang rugi, sedangkan mereka tidak memberikan keuntungan bagi kami,” pungkasnya.
Turut hadir, anggota DPRD Kota Cirebon M Noupel SH MH, dan Kadishub Kota Cirebon Drs Andi Armawan MSi. (Humas DPRD Kota Cirebon)
