CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026 bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) pada Senin (17/2/2025).
Dalam rapat ini, DPRD menyoroti tiga program prioritas yang harus menjadi fokus utama tahun depan, yakni operasi pasar, bantuan koperasi berbasis RW, dan pelatihan bagi pelaku usaha eksportir.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah SSos MAP, menekankan pentingnya kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun RKPD 2026. Menurutnya, beberapa SKPD masih belum siap menyampaikan rencana kerjanya.
Padahal, perencanaan yang matang sangat diperlukan agar program prioritas selaras dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terpilih periode 2024–2029.
“Jika mengacu pada jadwal, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota akan digelar pada Maret 2025. Artinya, seluruh SKPD harus sudah menyelesaikan perencanaan mereka sebelum bulan tersebut,” ujar Handarujati usai rapat di Griya Sawala, gedung DPRD Kota Cirebon.
Dari hasil pembahasan, Komisi II DPRD mendorong tiga program prioritas yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat; operasi pasar rutin, penguatan koperasi berbasis RW, dan pelatihan bagi pelaku usaha ekspor.
Andru mengatakan, DKUKMPP diharapkan dapat menggelar operasi pasar secara berkala di 22 kelurahan di Kota Cirebon. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok serta mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selanjutnya, untuk program penguatan koperasi berbasis RW. Dari total 249 RW di Kota Cirebon, baru 88 RW yang memiliki koperasi berbadan hukum, dan hanya 17 di antaranya yang aktif serta rutin menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Karena itu, DPRD menilai pentingnya dukungan permodalan bagi koperasi RW agar semakin berkembang. Dengan begitu, masyarakat memiliki akses pendanaan yang lebih baik tanpa harus terjerat pinjaman online ilegal atau rentenir.
Komisi II DPRD juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi pelaku usaha eksportir. Saat ini, ada sekitar 30 pelaku usaha dari Kota Cirebon yang berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia. DPRD berharap, dengan pembinaan yang tepat, setidaknya 3 hingga 5 usaha bisa berkembang dan mendapatkan pembeli (buyer) dari luar negeri.
“Rapat RKPD ini bertujuan memastikan anggaran 2026 benar-benar dialokasikan bagi kepentingan masyarakat. Komisi II DPRD akan terus mengawal agar program-program yang diusulkan bisa direalisasikan secara optimal,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Handi Sogiyanto SE MM mengatakan, hasil rapat bersama Komisi II DPRD Kota Cirebon ini, DKUKMPP diminta untuk kembali menyusun program priortas tahun 2026 berikut dengan kemampuan alokasi anggaran.
Ia pun menilai, rencana program priroritas DKUKMPP ini seluruhnya menyentuh masyarakat untuk dirasakan manfaatnya.
“Selanjutnya, kami akan membahas program prioritas 2026. Rencana kami ada tiga, koperasi berbasis RW, operasi pasar dan trade ekspo untuk pelaku usaha eksportir,” katanya.
Hadir pula dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, H. Karso dan Abdul Wahid Wahdinih SSos. (Humas DPRD Kota Cirebon)
