CIREBON – Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Rabu (19/2/2025).
Kehadiran Komisi II pada kegiatan tersebut ingin memastikan bahwa program-program DPRKP selaras dengan visi misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih.
Dalam paparannya, pria akrab disapa Andru itu menyambut positif kegiatan tersebut karena bagian dari tindak lanjut rapat pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2026 antara Komisi II DPRD dengan DPRKP, kemarin.
“Kesesuaian program harus bottom up untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Intinya komisi II akan mensupport terkait progres dan proses perjalanan APBD ke depan,” paparnya.
Khusus program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Andru mengingatkan agar program tersebut masuk skala prioritas DPRKP. Atas dasar itu, Komisi II DPRD mendukung penuh program DPRKP hasil pembahasan RKPD.
“Apalagi program tersebut sesuai dengan visi misi program prioritas walikota Cirebon. Misalnya sarana fasilitas umum di kawasan kumuh, rutilahu atau yang berkaitan dengan lingkungan perkotaan. Skala prioritas ini pun pasti perlu dukungan SKPD lain yang bersinggungan,” terangnya.
Andru juga menyinggung, terkait rapat yang membahas RKPD tahun anggaran 2026 dengan Forum Perangkat Daerah ini sangat sinkron.
“Karena ini merupakan tindak lanjut, nanti hasil revisi RKPD awal, akan disampaikan kepada Komisi II DPRD. Sehingga kita bisa memahami mana yang skala prioritas dan belum dianggarkan akan dibantu,” tuturnya.
Misalnya, imbuh Andru, rekomendasi rapat sebelumnya adalah menambahkan jumlah rutilahu berbasis database dalam skala prioritas, mengingat masih ada 3.224 rutilahu yang belum tergarap dan layak menerima karena sudah di survei oleh DPRKP.
Sementara itu, Kepala DPRKP Kota Cirebon, Wandi Sofyan SSTP menjelaskan, melalui forum perangkat daerah ini, DPRKP menerima masukan perencanaan kerja 2026 agar lebih berkualitas.
“Utamanya yang menyentuh masyarakat. Di sini banyak infrastruktur sesuai tupoksi kami. Baik dari bidang PPSU, kawasan permukiman dan UPT Pertamanan dan Pemakaman. Semua program kita sampaikan secara komprehensif,” ujarnya.
Wandi juga mengakui, masih ada permasalahan kawasan kumuh di Kota Cirebon. Sehingga perlu ada perencanaan yang komprehensif dan terstruktur agar berjalan baik.
“Harus ada sinergi dan dukungan dari legislatif serta kolaborasi antar-perangkat daerah agar fokus dalam menyelesaikan masalah,” katanya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
