CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti program rumah tidak layak huni (rutilahu) dan penataan kawasan kumuh pada tahun anggaran 2026. Program tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi II dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026 di Griya Sawala, Selasa (18/2/2025).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, upaya penanganan kawasan kumuh dan rutilahu di Kota Cirebon menjadi prioritas pada tahun 2026.
Disebutkan, hingga saat ini jumlah terdata penerima bantuan rutilahu di Kota Cirebon masih cukup tinggi, yaitu di angka 2324 per Februari 2025.
“Jika melihat data, jumlah sasaran rutilahu atau rutilahu di Kota Cirebon masih cukup tinggi di angka 2000-an. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian utama DPRKP dalam RKPD tahun 2026,” kata Andru, sapaannya.
Selain program penanganan rutilahu, Andru juga menilai utilitas fasilitas umum di kawasan permukiman yang belum memadai. Seperti drainase, penerangan, hingga ruas jalan.
Kendati demikian, Komisi II juga mengapresiasi kinerja DPRKP selama tahun 2024 yang cukup optimal dan tidak mengalami masalah tunda bayar dari pelaksanaan pengerjaan.
“Dari sekitar 249 RW ini masih banyak yang kurang utilitas fasilitas umumnya, sehingga ke depan harus bisa dibenahi dengan harapan kawasan kumuh semakin berkurang,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD H Karso SIP juga menyampaikan, beberapa kelurahan yang masuk alokasi kumuh. Seperti Kesenden, Kebonbaru, Pegambiran, Jagasatru, Pekalangan, hingga Argasunya.
Kepada DPRKP, ia berpesan agar fokus RKPD 2026 yaitu penanganan kawasan kumuh di permukiman, serta membangun jaringan fasilitas umum yang memadai.
“Kami ingin memastikan bahwa program rutilahu dan infrastruktur pendukungnya, seperti drainase, dapat dikerjakan secara efektif. Jangan sampai ada anggaran yang tidak terserap maksimal atau program yang tidak berjalan sesuai rencana,” kata Karso.
Sementara itu, Kepala DPRKP Kota Cirebon Wandi Sofyan SSTP, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kawasan yang masuk dalam kategori kumuh dan membutuhkan intervensi segera.
Ia menyebutkan bahwa selain perbaikan rutilahu, pembangunan drainase yang baik juga menjadi prioritas guna mengurangi risiko banjir di wilayah padat penduduk.
“Kami sudah mengidentifikasi beberapa wilayah yang membutuhkan perbaikan rutilahu dan infrastruktur lainnya. Kami berharap dukungan dari DPRD agar program ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan anggaran yang memadai,” ungkapnya.
Hadir dalam rapat Anton Octavianto SE MM MMTr, Een Rusmiyati SE dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (Humas DPRD Kota Cirebon)
