CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) dalam pemberdayaan UMKM dan sosialiasi koperasi merah putih.
Memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, capaian Mall UMKM yang berada di DKUKMPP menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya kunjungan baik dari dalam negeri maupun negeri.
Apalagi, Walikota Cirebon telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar menerima kunjungan luar daerah di Mall UMKM DKUKMPP.
“Progres Mall UMKM di DKUKMPP telah menunjukkan hasil yang jauh lebih baik, bahkan keberadaanya sudah bisa menarik tamu baik dari dalam maupun luar negeri. Capaian ini terus harus didukung sebagai pengenalan Kota Cirebon dan ruang promosi UMKM,” ujar pria akrab disapa Andru itu usai rapat kerja bersama DKUKMPP di ruang rapat serbaguna, Kamis (22/5/2025).
Andru juga menyampaikan hingga saat ini ada lebih dari 5.000 pelaku ekonomi yang tercatat di DKUKMPP Kota Cirebon yang terdiri dari 2.687 UMKM, 1.533 PKL, dan 2.227 IKM (Industri Kecil Menengah). Menurutya, seluruh pelaku ekonomi tersebut perlu terus didukung pemerintah daerah baik dari terutama dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.
Kendati demikian, DKUKMPP masih perlu melakukan penataan PKL yang masih belum masuk dalam kawasan resmi, seperti yang sudah ada di Shelter Alun-Alun Kejaksan, samping Bank BJB, Kawasan Bima, dan Pujabon Cipto.
Di samping itu, terkait realisasi program Koperasi Merah Putih di tingkat Kelurahan, Komisi II mengapreasisi DKUKMPP karena telah rampung melakukan sosialisasi melalu musyawarah kelurahan.
Andru menilai, realisasi koperasi merah putih dapat memberdayakan ekonomi masyarakat karena terdapat sejumlah unit usaha yang dapat berjalan. Seperti, unit usaha simpan pinjam, kios pengadaan sembako, klinik kesehatan hingga gudang logistik.
Sementara itu, data koperasi yang tercatat DKUKMPP, hingga saat ini jumlahnya ada sebanyak 353 dengan rincian 221 yang masih aktif dan 132 tidak aktif.
“Harapan kami realisasi koperasi ini bisa berjalan dan legalitasnya diurus, sehingga nanti di masing-masing RW bisa berdiri koperasi berbasis RW yang merupakan pilar ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPRD Dian Novitasari SKom MAP juga mendukung langkah Mall UMKM dalam mewadahi pelaku ekonomi di Kota Cirebon. Sejumlah fasilitas dapat diakses masyarakat secara gratis seperti promosi prduk UMKM, hingga pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kami juga sampaikan bahwa kita punya Mall UMKM itu gratis diakses bagi pelaku UMKM, sehingga ini memudahkan dalam penjualan produk. Dan ini tidak terbatas pada makanan saja, termasuk barang atau ekonomi kreatif juga masuk,” kata Dian.
Terpisah, Kepala DKUKMPP Dr H Iing Daiman SIP Msi menyampaikan pihaknya akan terus mengoptimallkan pemberdayaan UMKM dalam memasarkan produknya. Salah satunya yakni melalui Mall UMKM di kantor DKUKMPP. Selain itu, PKL juga akan masuk prioritas program kerja agar penataanya lebih baik.
“Sementara itu, koperasi merah putih di Kota Cirebon sudah dilakukan melalui musyawarah di 22 kelurahan, dan sudah terbentuk. Selanjutnya mengaktakan melalui Dirjen AHU, dan kami sudah kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang nantinya dideklarasikan se-Indonesia 12 Juli mendatang,” tuturnya.
Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD M Noupel SH MH, Tommy Sofianna SH, H Karso SIP, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (Humas DPRD Kota Cirebon)
