CIREBON – DPRD Kota Cirebon memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE, menyampaikan, DPRD telah menyetujui rancangan awal RPJMD dan kini menanti dokumen final untuk dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Dokumen final tersebut akan menjadi dasar arah pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan.
“Rancangan akhir ini akan kami bahas dalam Pansus dan nantinya akan melahirkan dokumen RPJMD final. Ini akan menjadi pedoman pembangunan ke depan,” ujar Andrie pada Musrenbang RPJMD Kota Cirebon di Ruang Prabayaksa, Gedung Setda Kota Cirebon, Kamis (23/5/2025).
Beberapa catatan rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah di antaranya, masalah banjir dan pengerukan sungai harus terus dijalankan, perbaikan infrastruktur jalan, pemenuhan air bersih, penutupan tempat pembuangan sampah liar, penatakelolaan sampah rumah tangga, pemenuhan fasilitas Pendidikan yang layak dan masalah mendasar lainnya.,
“Jika pemerintah belum bisa memberikan pendidikan yang layak, berati pemerintah belum hadir untuk masyarakat. Jika pemerintah belum bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik berarti pemerintah belum hadir untuk masyarakat,” tegas Andrie.
Ia menegaskan, dalam RPJMD lima tahun ke depan, Kota Cirebon harus bisa menyelesaikan permasalahan mendasar. Kendati demikian, DPRD mendukung upaya Walikota dan Wakil Walikota selama lima tahun ke depan. DPRD pun akan mengawal semua kebijakan secara kritis dan juga mendukung kebijakan pemerintah dalam sisi anggaran.
Andrie pun menekankan pentingnya sinergi antara visi-misi Walikota dan Wakil Walikota dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta visi gubernur “Jabar Istimewa”. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan yang selaras dari pusat hingga daerah.
Ia menilai, ada beberapa masalah mendasar Kota Cirebon belum terselesaikan. Seperti, pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal. Menurut Andrie, masih banyak TPS yang tidak dikelola dengan baik serta pembuangan sampah liar di lahan kosong.
“Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diperkirakan akan habis dalam 3–5 tahun ke depan. Kita bisa mencontoh daerah lain yang sudah mengolah sampah menjadi briket bernilai ekonomi. Di Cirebon, briket seperti ini bahkan sudah dibeli oleh perusahaan,” ujarnya.
Kemudian, masalah banjir tahunan masih menjadi perhatian khusus DPRD. Ia menilai, penanganan banjir harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur, terutama jalan.
“Jika banjir tidak ditangani dengan serius, percuma kita memperbaiki jalan karena akan rusak kembali. Penyebab banjir harus diatasi dulu,” tegasnya.
Selanjutnya, DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Andrie, pembangunan membutuhkan anggaran yang kuat dan berkelanjutan, sehingga optimalisasi potensi PAD menjadi kunci.
“Pengelolaan sektor pariwisata, hotel, dan restoran sebagai penyumbang terbesar pajak daerah harus dimaksimalkan. Potensi-potensi yang belum tergali juga harus segera dioptimalkan,” tutupnya. [Humas DPRD Kota Cirebon]
