CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengevaluasi progres capaian perangkat daerah menjelang 100 hari kerja 100 hari pemerintahan Walikota Edo dan Wakil Walikota Siti Farida di ruang serbaguna, Rabu (28/5/2025).
Rapat bersama mitra kerja tersebut, Komisi II DPRD Kota Cirebon memanggil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP menyampaikan progres capaian kinerja pemerintahan Edo-Farida selama 100 hari berjalan dinamis.
Seperti di DPRKP misalnya, penyediaan sarana prasarana sudah berjalan baik. Kendati, untuk program penanganan kawasan kumuh masih dalam tahap perencanaan karena adanya realokasi anggaran.
Kemudian untuk peningkatan kualitas taman kota, pengelolaan dan penataannya akan dimaksimalkan oleh beberapa perusahaan dan hotel di Kota Cirebon.
“Di sisi lain, kami juga mengapresiasi Bapelitbangda karena selama 100 hari kerja, timeline perencanaan sudah dibuat optimal. Tinggal menunggu rancangan akhir RPJMD yang nanti dibahas bersama,” kata Andru.
Sementara itu, untuk ketersediaan cadangan pangan di Kota Cirebon sudah mendekati angka minimum, yakni di 24,25 ton. Andru menilai, capaian ini terbilang pesat.
“Termasuk gerakan pangan murah yang sudah terlaksana 9 kali. Tinggal pelaksanaannya diperluas wilayahnya,” ujarnya.
Meski begitu, Andru menilai realisasi PAD masih tergolong rendah. Hingga bulan Mei ini, realisasi PAD baru mencapai 30,8 persen atau Rp115,72 miliar.
Menurutnya, hal tersebut masih perlu dioptimalkan. Mengingat, pada tahun 2024 sejumlah program tidak dapat berjalan maksimal, karena realisasi PAD hanya mencapai 83 persen.
Terakhir, dalam upaya penanganan banjir Komisi II menyebut keterbatasan akses masih menjadi hambatan bagi DPUTR melakukan normalisasi sungai.
“Harapan ke depan, penertiban bangunan liar segera diselesaikan supaya progres penyelesaian penanganan banjir terlihat, apalagi ini menjadi prioritas kepala daerah,” tuturnya.
Andru pun menekankan pentingnya kajian potensi pendapatan daerah sebagai parameter acuan menentukan target pendapatan. Menurutnya, kajian potensi daerah juga menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan apa saja potensi pendapatan yang dapat dimaksimalkan.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon Rachman Hidayat ST menyampaikan telah melakukan dua kegiatan prioritas, di antaranya pemeliharaan rutin jalan dan normalisasi sungai serta saluran.
Untuk pemeliharaan rutin, DPUTR sudah menyelesaikan sebanyak 20 ruas jalan di Kota Cirebon, dan akan dilanjutkan pada bulan Juni 2025.
“Terkait 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota, ada beberapa yang sudah dilakukan, seperti pemeliharaan rutin dan normalisasi. Untuk kegiatan skala besar dimulai Juni, karena saat ini masih tahap perencanaan,” ujarnya.
Sementara, Kepala DKP3 Elmi Masruroh SP MSi menyampaikan, pihaknya telah mengadakan gerakan pangan murah sebanyak sembilan kali sejak Januari.
“Untuk persediaan beras CPPD sudah mencapai 24,25 ton dan akan melakukan pengadaan sebanyak 34,7 ton lagi,” katanya.
Hadir dalam rapat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon II Ana Susanti SE MSi, Sekretaris Komisi II DPRD Subagja, serta anggota Komisi II DPRD yaitu Abdul Wahid Wadinih SSos, H Karso SIP, M Noupel SH MH, Anton Octavianto SE MM MMTr. (Humas DPRD Kota Cirebon)
