CIREBON – Rencana perluasan operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon ke wilayah aglomerasi Cirebon Raya mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Cirebon. Namun, agar perluasan trayek tersebut berjalan optimal dan tidak membebani keuangan daerah, dibutuhkan kajian komprehensif serta kerjasama lintas daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, SH, menegaskan bahwa operasional BRT saat ini masih bergantung pada subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, menurutnya, perlu strategi agar sektor transportasi ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa terus menerus mengandalkan anggaran pemerintah.
“Kami menaruh optimis kepada Dishub yang berkerja sama dengan PD Pembangunan untuk meningkatkan pengoperasian BRT Trans Cirebon agar optimal. Untuk itu, perlu ada kajian, kajian itu menyangkut perluasan trayek wilayah aglomerasi dan potensi-potensinya,” ujar Agung usai rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan PD Pembangunan di Griya Sawala, Rabu (4/6/2025).
Direktur PD Pembangunan, Panji Amiarsa, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki semangat yang sama untuk memperluas jangkauan BRT ke wilayah aglomerasi. Wilayah yang menjadi target perluasan meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang.
Ia juga mengakui masih adanya sejumlah tantangan dalam pengoperasian BRT, seperti minimnya fasilitas halte, jalur koridor yang belum maksimal, serta keterbatasan anggaran operasional.
“Perluasan trayek ini membutuhkan kajian yang komprehsnsif membahas trayek, regulasi, potensi pendapatan, serta biaya operasional. Untuk itu, kajian bersama dengan Pemprov Jabar dan daerah aglomerasi sangat diperlukan,” kata Panji.
Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs Andi Armawan, MSi, menjelaskan bahwa Kota Cirebon saat ini mengoperasikan 10 unit bus BRT hibah dari Kementerian Perhubungan. BRT Trans Cirebon mulai beroperasi pada 12 April 2021 dengan Koridor 1, namun hasil monitoring menunjukkan load factor (tingkat keterisian) masih sangat rendah.
Sebagai tindak lanjut, Dishub memperluas layanan ke wilayah selatan Kota Cirebon dengan membuka Koridor 2 yang diresmikan Gubernur Jawa Barat pada 19 Juli 2023.
Koridor 2 kini melayani kawasan strategis seperti pusat kuliner, destinasi wisata, area pendidikan, kantor pemerintahan, dan pusat perbelanjaan dengan tarif yang terjangkau.
Salah satu tantangan besar dalam pengembangan transportasi publik di Kota Cirebon adalah minimnya armada angkot layak jalan—hanya sekitar 5 persen angkot yang berusia di bawah 10 tahun. Selain itu, hanya sekitar 6 persen warga yang menggunakan transportasi umum sebagai moda utama mobilitas.
Hal ini menunjukkan urgensi pengembangan BRT Trans Cirebon sebagai solusi transportasi publik yang modern dan terintegrasi, sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik bagi masyarakat.
“Penataan jaringan trayek dan perluasan wilayah ini,kami akan sama-sama menghadap Pemprov Jawa Barat. Melihat kondisi riil di lapangan, biaya operasional BRT, setelah dihitung-hitung, kami hanya bisa mengoperasikan 3 BRT saja,” katanya.
Hadir pula saat rapat, Sekretaris Komisi I DPRD, Aldyan Fauzan Ramdlan, Anggota Komisi I lainnya, Andi Riyanto Lie, Ruri Tri Lesmana, Imam Yahya SFilI MSi, Cicih Sukaesih, Anita Tri Handayani. (DPRD Kota Cirebon)
