CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Harjamukti, Pasar Gunung Sari dan Pasar Kramat, Selasa (23/9/2025). Selain menyerap aspirasi pedagang, tinjauan langsung ke tiga pasar tersebut ingin mengetahui langsung kondisi pasar tradisional.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengatakan, hasil monitoring Komisi II terhadap tiga pasar tradsional tersebut sangat memprihatinkan.
Seperti di Pasar Harjamukti, banyak atap ambruk, dan tarif parkir yang dinilai terlalu mahal oleh pedagang. Bahkan, saat hujan turun luapan air menggenang hingga mengakibatkan banjir di area dalam pasar.
“Masalah lain juga mendesak adalah keberadaan toko modern, seperti minimarket, yang berdiri tepat di depan pasar tradisional. Kami minta ini ditertibkan, termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang menutup akses masuk pasar,” tegasnya.
Untuk di Pasar Gunung Sari, Komisi II mendapati temuan toilet yang tidak layak dan banyak lapak kosong ditinggal pemilik tanpa kejelasan. Kondisi ini menyulitkan pedagang lain mendapatkan tempat berjualan.
“Pedagang di Pasar Gunung Sari juga dirugikan dengan adanya sengketa antara dua perusahaan pengelola pasar. Persoalan ini harus segera diselesaikan agar aktivitas ekonomi tidak terhambat,” jelas Handarujati.
Sementara itu, di Pasar Kramat, persoalan utama yang ditemui adalah maraknya pedagang berjualan di luar area pasar, sampai ke badan jalan raya. Menurut Handarujati, kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan.
Ia menegaskan, seluruh temuan tersebut akan menjadi masukan bagi DPRD untuk ditindaklanjuti bersama Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Menurutnya, revitalisasi pasar tradisional harus dilakukan agar pasar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern.
“Harapannya, regulasi mengenai jarak antara toko modern dan pasar tradisional segera dirampungkan. Sebelumnya pembahasan sudah dilakukan pada periode 2014–2019, namun terhenti karena RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) belum tersedia. RDTR baru lahir pada 2021, sehingga sekarang seharusnya regulasi bisa segera disusun,” paparnya.
Anggota Komisi II DPRD, H Karso juga menyoroti lemahnya pengelolaan pasar, seperti di PPH Harjamukti yang masih dikelola koperasi. Menurut para pedagang, belum ada perbaikan terstruktur untuk membenahi kondisi pasar yang kumuh.
“Atapnya jebol, kalau hujan langsung bocor, tapi pedagang tetap bertahan berjualan. PKL pun seolah-olah dibiarkan menutupi akses ke Pasar Harjamukti,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Komisi II DPRD berkoordinasi dengan Satpol PP agar PKL yang berjualan di atas trotoar mendapat surat peringatan.
Sementara itu, Plt Direktur Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Winda Meliyana menyampaikan apresiasi, atas perhatian Komisi II DPRD. Ia menegaskan, Perumda Pasar akan menindaklanjuti temuan tersebut dan melakukan komunikasi dengan pihak ketiga terkait pengelolaan tiga pasar tersebut.
“Kami akui, secara kewenangan bangunan masih di bawah pihak ketiga dan kami tidak bisa intervensi. Sedangkan pelayanan pasar ada di bawah Perumda Pasar, seperti pungutan retribusi kebersihan dan keamanan,” terangnya.
Terkait retribusi, Winda mengakui hasil pungutan belum maksimal karena masih di bawah tarif yang ditetapkan dalam Perwali, padahal potensi cukup tinggi. Dari data administrasi, jumlah pedagang mencapai sekitar 4.500, namun pedagang yang ada di pasar saat ini hanya sekitar 3.000.
“Data tersebut tidak termasuk pedagang di luar gedung pasar. Kami hanya mendata yang di dalam pasar. Begitupun pungutannya, sehingga pungutannya masih rendah,” paparnya.
Winda menambahkan, keseragaman tarif pungutan masih terjadi meskipun ukuran kios berbeda. Banyak pedagang beralasan dagangan belum laris sehingga pungutan dipukul rata.
“Walaupun ukuran kios sama dan berbeda pun, tarif pungutannya dipukul rata, dengan alasan belum laris. Karena itulah pendapatan dari retribusi pasar masih rendah,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon yang turut ikut sidak, Wahid Wadinih, Tommy Sofiana dan Een Rusmiyati.
