CIREBON – Komisi III DPRD meninjau pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Kamis (2/10/2025). Sekolah tersebut berlokasi di komplek SMPN 18, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Mereka melihat langsung kegiatan belajar mengajar program Sekolah Rakyat untuk memastikan program pemerintah pusat itu berjalan dengan baik.
Ketua Komisi III Yusuf MPd menyampaikan, dari hasil peninjauan ini, Komisi III menilai pelaksanaan program sudah cukup baik meski baru berjalan dua bulan. Seperti rekrutmen guru, siswa dan kurikulum pembelajaran.
“Kami menemukan dari infrastruktur, syarat rekrutmen guru, siswa sudah cukup bagus. Meski baru berjalan dua bulan, karena masih tahap persiapan,” katanya.
Kendati demikian, Ia juga menemukan sejumlah infrastruktur yang dinilai perlu ditingkatkan kelayakannya. Seperti ruang asrama yang hanya tersedia dua ruangan untuk menampung sekitar 75 siswa.
“Kami juga menemukan, beberapa ruangan belum memenuhi standar, seperti asrama. Harusnya satu ruangan tidak sampai over kapasitas,” ujarnya.
Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH pun menilai serupa. Ia juga menambahkan perlu adanya pengawasan ekstra dari pihak sekolah, meskipun sudah terpasang CCTV di tiap sudut ruangan.
Menurutnya, perkembangan siswa harus terus dipantau, baik dari aspek perkembangan belajar maupun psikologis, mengingat usia siswa yang beragam.
“Pengawasan terhadap siswa harus terus dipantau, agar perkembangan mereka dapat diketahui real-time oleh sekolah,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menyebut program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Meski begitu, ke depan DPRD akan melakukan rapat kerja untuk membahas lebih lanjut mekanisme pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Mengingat, sejumlah hal masih perlu ada peningkatan seperti ruangan asrama dan kamar mandi yang terbatas, hingga infrastruktur lain yang perlu dioptimalkan.
“Selanjutnya, kami akan mengundang mereka untuk rapat kerja agar menyampaikan informasi secara lengkap mengenai Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Khaerunisa MPd menuturkan bahwa pembelajaran di sekolahnya berjalan bertahap, mengingat status sekolah masih sementara. Hal ini disebabkan masih adanya koordinasi lintas sektoral antar kementerian.
Ia menyampaikan, hingga saat ini terdapat 75 siswa di Sekolah Rakyat yang terdiri dari dua rombel siswa SMP, dan satu rombel siswa SD.
“Meskipun masih sementara, masih rintisan, karena koordinasi dari banyak kementerian, tapi pembelajaran di kami tetap berjalan,” tuturnya.
Turut meninjau Sekolah Rakyat Wakil Ketua Komisi III Kota Cirebon Sarifudin SH, dan sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Yaitu, Indra Kusumah Setiawan AMd, Prisilia, Rizki Putri Mentari SH, Rinna Suryanti ST, Umar Stanis Klau, Hendi Nurhudaya SH, dan M Fahmi Mirza Ibrahim. (Humas DPRD Kota Cirebon)
