CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon meninjau langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Larangan, Kecamatan Harjamukti, untuk memastikan pengelolaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd mengatakan, hasil monitoring ini menunjukkan proses pengelolaan MBG dari hulu ke hilir sudah berjalan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Alhamdulillah, secara teknis sudah sesuai dengan standar BGN. Seperti yang disampaikan pihak pengelola, SPPG ini telah mengikuti seluruh ketentuan dan sejauh ini berjalan dengan baik,” ujar Yusuf.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti persoalan pengelolaan limbah yang sempat dikeluhkan warga sekitar. Menurut Yusuf, sudah ada komunikasi antara pihak SPPG dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mencari solusi agar limbah MBG tidak menimbulkan bau tidak sedap.
“Aduan warga itu wajar, karena ada limbah kasar dan cair yang tersumbat di saluran drainase sehingga menimbulkan bau. Ini menjadi perhatian bersama, apalagi SPPG berada di lingkungan perkotaan,” jelasnya.
Ia menegaskan, DLH perlu terlibat aktif dalam pemantauan, karena persoalan sanitasi bisa saja terjadi di semua SPPG di Kota Cirebon.
“DLH harus turun tangan, karena bukan tidak mungkin sanitasi di SPPG lain juga bermasalah,” tambah Yusuf.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III juga meninjau seluruh tahapan produksi MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan.
Yusuf menjelaskan, setiap hari SPPG memproduksi hampir 4.000 paket MBG dan wajib menyimpan sampel makanan untuk kebutuhan uji klinis apabila terjadi kendala pada menu tertentu.
“Setiap hari ada sampel yang disimpan. Ini sesuai ketentuan dari Dinas Kesehatan, sebagai langkah antisipasi bila ada masalah pada kualitas menu,” ungkapnya.
Peninjauan ini turut melibatkan perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Yusuf menegaskan, kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan program bantuan pangan bergizi dari pemerintah pusat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon.
“Komisi III memiliki tanggung jawab memastikan program MBG berjalan dengan baik, karena objek penerima manfaatnya adalah masyarakat kita sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Larangan Harjamukti, Dean Saputra mengungkapkan, dalam satu hari pihaknya mampu memproduksi hampir 4.000 paket MBG. Target capaian ini dikoordinasikan tim di bawah koordinasi lima divisi.
Ia menambahkan, seluruh proses produksi tersebut melibatkan sebanyak 47 karyawan yang setiap harinya bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Kolaborasi antardivisi bertanggungjawab menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengiriman paket MBG hingga sampai pada masyarakat.
“Di SPPG ini terdapat lima divisi kerja, yaitu divisi persiapan, pengolahan, packing, distribusi, dan pendistribusian. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan peran penting agar proses produksi berjalan lancar dan efisien,” jelas Dean.
Turut hadir saat peninjauan langsung Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Sarifudin SH, dan sejumlah anggota Komisi III, Indra Kusumah Setiawan AMd, Leni Rosliani SIP, dan Umar Stanis Clau. (Humas DPRD Kota Cirebon)
