CIREBON – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Cirebon memberikan pemandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian walikota disampaikan pada rapat paripurna DPRD, Rabu (24/6/2026).
Juru bicara Fraksi PKS, H Karso menyampaikan apresiasi atas perolehan predikat WTP dari BPK RI. Namun demikian, ia memandang masih ada berbagai persoalan yang mesti diperbaiki Pemkot Cirebon. Persoalan tersebut mesti menjadi perhatian lebih dan masuk prioritas.
“Dari sisi anggaran, pendapatan belum mencapai target sehingga perlu peningkatan PAD. Lalu ada penanganan banjir yang belum maksimal, tata kelola sampah di TPA Kopiluhur, penguatan UMKM, validasi data kemiskinan hingga persoalan infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Hal berbeda disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra. Ruri Tri Lesmana menilai, pertanggungjawaban APBD 2025 yang disampaikan walikota masih banyak anggaran untuk belanja operasional internal.
“Habis hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga daerah atau belanja operasional, sedangkan belanja modal atau aset investasi daerag belum mencukupi dan tidak adanya pendapatan lain yang sah untuk menopang APBD Kota Cirebon,” tuturnya.
Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi PAN, Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna. Menurutnya, ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat menjadikan lemahnya optimalisasi pendapatan asli daerah. Sememtara, struktur belanja juga didominasi belanja pegawai.
“Kondisi ini tidak tidak boleh terus dibiarkan dan harus menjadi peringatan serius baghi Pemkot Cirebon, dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Sehingga peningkatan juga tidak hanya diukur dari angka yang tampak meningkat,” tegasnya.
Sedangkan juru bicaara Fraksi Golkar, Indra Kusumah Setiawan mendorong agar Pemkot Cirebon segera melakukan langkah-langkah korektif, konkret, terukur, dan berani untuk menata ulang prioritas anggaran.
“Meski dapat predikat WTP, tetapi tetap harus meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki orientasi yang jelas pada kepentingan publik,” paparnya.
Indra juga merekomendasikan, agar Pemkot Cirebon menindaklanjuti hasil catatan ini ke dalam penyusunan LKPD tahun selanjutnya agar lebih baik. Perihal adanya dinamika bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta pendapatan daerah juga perlu disesuaikan.
“Kemudian besaran sisa lebih anggaran yang selesai dihitung dan diaudit oleh BPK pada rancangan APBD juga perlu disesuaikan agar tetap konsisten dengan rencana pembangunan daerahm” katanya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
