Penyerapan pajak dari seluruh wajib pajak yang ada di Kota cirebon harus maksimal dan dioptimalkan, agar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat terwujud. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno, S.IP, M.Si usai memimpin Sidang Paripurna penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP APBD) Kota Cirebon tahun 2018 yang bertempat di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon pada Rabu (12/6).
“Kita punya potensi sangat besar, namun di 2018 kita belom optimal dan maksimal dari target yang kita tetapkan, maka untuk di 2020 ini harus bisa ditingkatkan. Peningkatan PAD akan berimbas terhadap meningkatnya kualitas layanan ke masyarakat” Ujar Edi.
Edi berharap, dengan adanya sistem baru yang di gunakan oleh Pemerintah daerah Kota Cirebon yakni menggunakan Tapping Box, dapat menjadi solusi untuk peningkatan PAD di Kota Cirebon.
“Terutama dengan sistem tapping box, semoga dapat meningkatkan PAD kita karena PAD kita masih bisa meningkat sampai 50%. ” ungkap Edi.
Ketua DPRD pun memberikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kali ketiga.
“Selamat kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang telah meraih opini WTP dari BPK RI untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kami berharap prestasi ini dapat dipertahankan,” ungkap Edi.
Dalam rapat paripurna ini, didengarkan pula pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Cirebon terhadap Raperda tentang PP APBD Kota Cirebon tahun 2018.
Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati mengatakan, pandangan fraksi terhadap PP APBD akan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Beberapa pandangan akan menjadi catatan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Cirebon.
“Berbagai pandangan fraksi akan menjadi catatan bagi kami terutama untuk peningkatan PAD, pembangunan di segala lini dan transparansi. Tentunya kami menerima berbagai masukan demi kebaikan Kota Cirebon.” Ujar Eti.
Adapun realisasi pelaksanaan APBD tahun 2018 yakni pendapatan RP. 1.422.978.064.983,00 dan realisasi belanja RP. 1.426.054.577.183,00 sehingga masih defisit Rp. 3.076.512.200,00.
