CIREBON- Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon rapat kerja bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon membahas rencana kerja dalam penanganan dampak penyebaran Covid-19 di ruang rapat gedung DPRD, Jumat (24/4).
Rapat membahas perluasan program bantuan sosial (bansos) dampak penyebaran Covid-19. Dinataranya berupa bansos Kemensos, bansos provinsi, bansos kota dan CSR.
“Untuk bantuan dari program tersebut kami bisa membuatnya lebih mudah dengan menggunakan Aplikasi SIKS-NG online. Nantinya paket tersebut diantar langsung oleh ojek atau kantor pos sesuai alamat yang bersangkutan,” ujar Kepala DSPPPA Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi.
Iing menjelaskan, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generatin (SIKS-NG) menghadirkan data kemiskinan yang akurat. Artinya, data kemiskinan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan.
“Data nantinya akan dikirimkan dan melalui verifikasi serta validasi. Parameter screening yakni bukan penerima program PKH, program sembako atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) APBN,” jelasnya.
Iing mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan data untuk bansos provinsi dengan sasaran 35.365 RTS non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini menunggu persetujuan gubernur. Jumlah itu di luar dari yang sudah disetujui sebelumnya yaitu 874 RTS. Sedangkan untuk bansos kota dengan sasaran penerima 12.275 RTS .
Wakil Ketua Komisi III, Cicip Awaludin SH meminta agar ada data yang konkrit terkait penerima bantuan. “Kami DPRD Kota Cirebon, menginginkan rincian data yang konkrit, ada berapa yang berhak mendapatkan bantuan dari program yang ada dari DSPPPA ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III, dr Tresnawaty SpB sepakat bahwa perlu adanya data konkrit terkait penerima bantuan. Agar tidak terjadi kesenjangan di antara masyarakat.
“Dengan adanya perluasan pogram ini, apa nantinya tidak ada kesenjangan diantara masyarakat? Untuk itu perlu data yang jelas,” tuturnya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
