CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) atas retribusi selama tahun 2024 yang melampaui 100 persen. Pendapatan itu salah satunya bersumber dari retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP menilai, DKPPP Kota Cirebon dapat menjadi percontohan SKPD lain dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, inovasi penarikan retribusi menggunakan sistem aplikasi Sirebon juga menjadi perhatian Komisi II dalam upaya optimalisasi PAD dari DKPPP Kota Cirebon.
“Dalam rangka optimalisasi PAD, Alhamdulillah DKPPP mampu melebihi target, salah satunya di TPI yakni hampir 1,5 lebih. Salah satunya aplikasi Sirebon, hal ini diharapkan dapat ditiru oleh SKPD lain,” kata Handarujati, usai rapat kerja bersama DKPPP di kantornya, Rabu (22/1/2025).
Kendati demikian, Handarujati menyebut kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan maupun pengusaha kapal di Kota Cirebon masih perlu ditingkatkan. Karena dari kebutuhan sebanyak 5100 kiloliter, baru terealisasi sebanyak 1800 kiloliter.
Sehingga, Komisi II DPRD berkomitmen akan berkomunikasi langsung ke Biro Perekonomian Jawa Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi dari BPH Migas.
Hal ini sangat penting, mengingat perbedaan harga BBM khususnya solar amat signifikan. Tanpa subsidi nelayan bisa menghabiskan 10 ribu per liter, sedangkan dengan subsidi nelayan hanya perlu membayar 6 ribu per liter.
“Meski DKPPP sudah melakukan komunikasi, Komisi II akan berkunjung ke Biro Perekonomian dan DKP Jabar supaya melakukan supervisi ke BPH Migas,” tuturnya.
Senada dengan Ketua Komisi II, anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso SIP juga mengatakan, peningkatan BBM bersubsidi penting dilakukan.
Mengingat, capaian DKPPP Kota Cirebon dari sektor kinerja maupun retribusi mampu melebihi target yang ditetapkan selama tahun 2024.
“Kami juga menilai sistem digitilisasi yang digunakan DKPPP (aplikasi Sirebon), patut dicontoh jadi pilot project untuk SKPD lain,” katanya.
Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Cirebon Hj Elmi Masruroh SP MSi menyampaikan untuk target retribusi di tahun 2025 terjadi kenaikan yaitu di UPT TPI sebanyak 250 juta. Sementara untuk retribusi lainnya masih sama seperti tahun sebelumnya.
Ia pun menyampaikan setelah penggunaan Sirebon di awal tahun 2025, penarikan retribusi menjadi lebih efisien. Kendati hal itu masih terbatas digunakan untuk penarikan retribusi di TPI.
“Ini jauh lebih efektif ketimbang metode sebelumnya. Dan Alhamdulillah tidak ada kendala di lapangan, bahkan pengusaha kapal pun tak jarang sudah meminta tagihan retribusi sebelum ditagih kami,” katanya.
Menurutnya, hal itu merupakan nilai positif karena para pengusaha kapal menaruh kepercayaan terhadap DKPPP.
Meski begitu, keterbatasan BBM bersubsidi bagi para pengusaha kapal dan nelayan masih menjadi persoalan serius. Padahal, pihaknya telah mengajukan peningkatan jumlah kebutuhan secara langsung ke BPH Migas.
“Kuota BBBM bersubsidi untu 2025 masih jauh dari yang seharusnya. Setelah diketahui, ternyata yang mengajukan memang harus dari pihak Provinsi Jawa Barat, dari kami hanya mengusulkan,” katanya.
Elmi juga berkomitmen akan terus mempertahankan capaian yang telah diraih selama tahun 2024, bahkan diharapkan terus meningkat.
“Kami juga akan berupaya agar target terus meningkat, termasuk aplikasi Sirebon untuk penarikan retribusi lain juga yang ada di DKPPP,” ujarnya.
Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH, Sekretaris Komisi DPRD Subagja, anggota Komisi II DPRD H Karso SIP, Een Rusmiyati SE, Anton Octavianto SE MM MMTr, Dian Novitasari SKom MAP, Abdul Wahid Wadinih SSos, dan BPKPD Kota Cirebon. (Humas DPRD Kota Cirebon)
