CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon terus mendorong percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan krusial bagi warga.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (24/4/2025), Komisi II kembali memanggil sejumlah pihak terkait, di antaranya BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Satpol-PP, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon serta LBH Buana Caruban Nagari.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto SE MM MMTr, menegaskan bahwa pihaknya telah sejak lama mendorong penanganan banjir secara serius dan terencana.
“Kami sudah menyiapkan langkah-langkah agar banjir dapat ditangani dengan segera. Dalam rapat ini, kita meminta kejelasan kembali atas rencana-rencana tersebut,” ujarnya di Griya Sawala DPRD.
Anton menyampaikan, berdasarkan pemaparan BBWS, penanganan fisik akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei hingga Desember 2025.
Program tersebut mencakup normalisasi sungai, pengangkatan sedimentasi, pembangunan sandaran, hingga pembuatan tanggul di beberapa titik rawan banjir seperti di Ciremai Giri, Kriyan, Sijarak, Kecapi, dan Kesunean.
Selain itu, dari sisi pemerintah daerah, DPUTR Kota Cirebon telah merencanakan perbaikan drainase di 24 titik serta pembangunan sumur-sumur retensi untuk mempercepat resapan air hujan.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah teknis tersebut, karena banjir ini bukan hanya soal bencana musiman, tapi sudah menyentuh aspek kenyamanan dan kesehatan warga,” imbuh Anton.
Tak hanya itu, Komisi II juga menyoroti pentingnya edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. DLH diminta untuk lebih aktif mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mendirikan bangunan liar di sekitar aliran sungai.
“DPRD terus mengawal agar penanganan banjir ini berjalan terarah, tidak hanya reaktif ketika bencana terjadi. Penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan kesadaran masyarakat,” tegas Anton.
Komisi II DPRD Kota Cirebon memastikan akan terus memantau progres program tersebut, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor agar Kota Cirebon terbebas dari ancaman banjir di masa mendatang.
“Penanganan banjir adalah prioritas lintas sektor. Maka dari itu DPRD akan terus hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan solusi nyata akan penanganan banjir,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Abdul Wahid Wadinih SSos. (Humas DPRD Kota Cirebon).
