CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mendukung penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Cirebon untuk direalisasikan. Sebab, RPJMD menjadi pijakan utama pemerintah daerah melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan dalam acara Musrenbang RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Rabu (21/5/2025).
Andrie juga menyampaikan bahwa RPJMD Kota Cirebon harus memperhatikan dan memuat visi misi yang telah ditentukan Pemerintah Pusat melalui Asta Cita, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 9 Langkah Jabar Istimewa, dan Pemerintah Kota Cirebon melalui visi SETARA-Berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan DPRD Kota Cirebon berkomitmen mengawal arah pembangunan selama lima tahun ke depan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran.
“DPRD pada intinya sepakat dan mendukung penuh apa yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD, dan kami berkomitmen akan mengawasi apa yang sudah disepakati baik dalam RPJPD maupun RPJMD,” kata Andrie.
Adapun setelah musrenbang RPJMD, DPRD Kota Cirebon akan menerima Rancangan Akhir RPJMD yang nantinya dibahas pansus dan dibawa untuk disetujui melalui rapat paripurna maksimal enam bulan setelah Walikota dilantik atau bulan Agustus 2025.
Andrie juga mencatat ada empat hal yang saat ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, persoalan sampah yang saat ini masih ditemui sejumlah lahan yang dijadikan TPS liar oleh masyarakat. Selain itu, TPA Kopi Luhur juga perlu disikapi segera karena kapasitasnya diperkirakan hanya mampu bertahan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.
“Kemudian persoalan banjir juga harus ditangani serius, agar masyarakat tidak menganggap banjir sebagai hal yang biasa terjadi. Kita harus hilangkan atau minimalisir, karena banjir pun bisa menjadi permasalahan ke infrastruktur jalan,” tuturnya.
Ketiga, Andrie juga menyebut pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Karena menurutnya berbagai pembangunan di daerah baik sekolah, rumah sakit, hingga bantuan sosial memerlukan anggaran dari APBD.
Salah satu di antaranya yakni memaksimalkan potensi daerah Kota Cirebon sebagai destinasi wisata, baik kuliner, religi hingga wisata lainnya. Saat ini, pemerintah daerah melalui Disbudpar telah menentukan 16 titik potensi destinasi wisata yang diproyeksikan mampu menarik wisatawan dan meningkatkan PAD di Kota Cirebon.
“Kami mengimbau segala potensi yang ada ditingkatkan, dan menjadi perhatian khusus dalam peningkatan PAD. Karena ketika ekonomi meningkat, itu juga meningkatkan pendapatan per kapita di Kota Cirebon,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Siti Farida Rosmawati SPdI mengatakan RPJMD merupakan dokumen strategis untuk pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan. Selain itu RPJMD 2025-2029 disusun untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029”.
Menurut Farida, ada tiga arah pembangunan strategis yang menjadi dasar RPJMD, yaitu pembangunan manusia dan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta infrastruktur dan kewilayahan.
“Mari kita pastikan, pembangunan lima tahun ke depan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menjawab tantangan zaman, dan membawa Cirebon lebih maju dan SETARA,” katanya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
