CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar inspeksi ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yayasan Miftahul Ulum Kesambi, Selasa (23/9/2025).
Yayasan tersebut merupakan salah satu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Cirebon, berlokasi di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd menerangkan, inspeksi tersebut merupakan langkah tegas DPRD untuk memastikan program MBG dari pemerintah pusat berjalan dengan baik.
Seluruh tahapan ditinjau langsung, mulai dari tempat datangnya bahan masakan, dapur, ruang penyimpanan, pengepakan, hingga distribusi MBG.
“Sidak (inspeksi mendadak) ke dapur MBG di Yayasan Miftahul Ulum Karyamulya ini, menjadi upaya DPRD memastikan bahwa progaram MBG ini berjalan baik di Kota Cirebon,” katanya.

Yusuf menekankan agar seluruh tahapan dan prosedural yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional untuk program MBG diterapkan secara serius, sehingga kebutuhan gizi penerima MBG dapat tercukupi maksimal.
Ia juga mengingatkan staf di SPPG agar memiliki langkah mitigasi dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga, proses dari hulu ke hilir dapat diawasi dengan ketat.
“Karena sudah ada prosedur, ini cukup bagus, dan harus dipertahankan bahkan lebih baik. Selain itu harus ada mitigasi sebelum semua diproses, diperhatikan betul, agar seluruh aktivitas di dapur MBG benar-benar terpantau dan aman,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala SPPG Yayasan Miftahul Ulum Fandy Suharianto menerangkan, seluruh proses yang dilakukan di dapur MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BGN.
Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu ahli gizi dan akuntan berasal dari BGN, serta 47 orang karyawan yang membantu seluruh proses MBG berjalan optimal.
“Untuk di Kelurahan Karyamulya ada 4000 penerima, mulai dari P3 Posyandu meliputi ibu hamil dan menyusui, serta sekolah tingkat PAUD hingga tingkat SMA,” katanya.

Ia juga menuturkan, hingga saat ini di Kota Cirebon baru delapan dapur MBG yang beroperasi. Sementara, dapur MBG yang dibutuhkan di Kota Cirebon seharusnya sebanyak 38 dapur.
“Idealnya Kota Cirebon berdasarkan data butuh 38 dapur, artinya masih ada 30 dapur lagi yang dibangun,” tuturnya.
Turut mengikuti sidak, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon R Endah Arisyanasakanti SH, dan anggota Komisi III DPRD yaitu Indra Kusumah Setiawan AMd, dan Stanis Klau. (Humas DPRD Kota Cirebon)