CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon turun langsung untuk memastikan informasi yang beredar terkait kondisi PD Pembangunan dan kabar perumahan karyawan. Langkah ini dilakukan menyusul isu yang menyebutkan BUMD milik Pemerintah Kota Cirebon tersebut berada dalam kondisi kritis.
Pada Kamis (5/2/2026), Komisi II melakukan inspeksi ke kantor PD Pembangunan. Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan meminta klarifikasi manajemen terkait kabar PD Pembangunan mengalami kesulitan keuangan hingga harus merumahkan karyawannya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengatakan, pihaknya ingin mengetahui kondisi riil yang terjadi di tubuh PD Pembangunan.
Menurutnya, hasil diskusi menunjukkan, kondisi perusahaan daerah tersebut memang sedang tidak dalam keadaan baik. “Dari hasil diskusi bersama, ternyata kondisi PD Pembangunan memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Handarujati Kalamullah yang akrab disapa Andru.
Andru juga menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi PD Pembangunan adalah belum adanya regulasi yang mendukung pengembangan usaha, khususnya terkait pengelolaan aset daerah.
“Tadi sudah tersampaikan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi di PD Pembangunan ini intinya adalah membutuhkan regulasi. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah,” ungkap Andru.
Selain itu, kata Andru, PD Pembangunan juga dinilai mengalami hambatan karena status kelembagaannya yang masih berbentuk perusahaan daerah, sementara BUMD lain di Kota Cirebon telah bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
“Yang lain sudah Perumda, nah ini satu-satunya BUMD yang masih perusahaan daerah,” sebutnya.
Masih kata Andru, perubahan status kelembagaan melalui Peraturan Daerah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Ia menilai status lembaga berpengaruh langsung terhadap fleksibilitas dan pengembangan bisnis perusahaan.
“Oleh karena itu, kami mendorong kepada Pemkot untuk segera ditindaklanjuti. Karena berkaitan dengan proses perubahan kelembagaan ini dan juga regulasi-regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah yang dikelola PD hingga pembagian laba ini sangat penting, dan ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi BPK,” jelasnya.
Hal serupa disampaikan Anggota Komisi II, M Noupel. Ia menjelaskan kebenaran informasi mengenai karyawan yang dirumahkan. PD Pembangunan memastikan langkah tersebut telah disosialisasikan kepada pegawai.
“Versi PD Pembangunan, itu sudah disosialisasikan kepada pegawai, bentuknya bukan dipecat tetapi dirumahkan sementara, karena situasi kondisi keuangan perusahaan daerah yang masih belum memungkinkan. Ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Pembangunan, Darmun Suripto membenarkan, sidak Komisi II bertujuan mengklarifikasi kabar yang menyebutkan PD Pembangunan bangkrut.
“Benar, kami memberikan klarifikasi kepada Komisi II terkait kabar bahwa kami bangkrut,” ungkap Darmun.
Ia memastikan, PD Pembangunan tidak bangkrut, meski mengakui kondisi keuangan perusahaan saat ini belum sehat. Manajemen tengah melakukan berbagai upaya untuk menyehatkan perusahaan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pelaksanaan legal due diligence, yakni proses pemeriksaan menyeluruh dari sisi hukum terhadap kondisi perusahaan. Proses ini diibaratkan sebagai pemeriksaan kesehatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak profesional.
“Untuk menyehatkan perusahaan, goal-nya jelas, good governance-nya jelas, ada yang disebut dengan dilakukan legal due diligence,” tutur Darmun.
Saat ini, lanjut Darmun, PD Pembangunan mengoptimalkan pendapatan dari sektor sewa aset untuk membiayai operasional hingga hasil uji tuntas tersebut keluar. Hasil legal due diligence ditargetkan rampung pada awal April.
Dari hasil tersebut, kata Darmun, akan diketahui arah keberlanjutan perusahaan, termasuk kemungkinan karyawan yang dirumahkan untuk kembali bekerja.
Salah satu sumber pendapatan PD Pembangunan berasal dari kerja sama pemanfaatan aset daerah. Namun, mitra dan investor masih menunggu kepastian regulasi yang dihasilkan dari proses uji tuntas tersebut.
“Sementara dalam kerja sama, pihak mitra atau investor itu menunggu kepastian regulasi yang dihasilkan dari hasil uji tuntas ini,” jelasnya.
Darmun memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja di lingkungan PD Pembangunan. Perumahan karyawan dilakukan sebagai langkah efisiensi sementara.
“Karyawan dirumahkan tujuannya, daripada di sini sambil nunggu kan nanti tidak produktif. Bisa produktif di rumah atau mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang berguna, dagang dan sebagainya, tetapi masih diberi gaji pokok,” katanya.
Ikut rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso, Anton Octavianto dan Abdul Wahid Wadinih. (Humas DPRD Kota Cirebon)
