CIREBON – Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Cirebon perlu sosialisasi serta kerjasama seluruh pihak. Hal tersebut yang menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi I dan II DPRD Kota Cirebon bersama Forum PKL Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (6/1).
Ketua Forum PKL Kota Cirebon, Erlinus Tahar mengatakan, para pedagang mengapresiasi dan mendukung langkah Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menata PKL.
“Prinsipnya kami Forum PKL mendukung penataan yang dilakukan oleh pemkot. Mengapresiasi juga walikota yang sudah mengeluarkan surat bina lingkungan. Tapi saat ini belum ada kebijakan lain kami harus bagaimana,” ujarnya.
Pria yang kerap disapa Yunus itu menilai, penataan PKL lewat shelter yang sudau dibuat belum maksimal menampung para pedagang.
“Shelter yang sudah ada itu yang tercatat hanya menampung 130 PKL. Kita juga harus berpikir untuk keberadaan PKL yang di luar ruas jalan protokol itu,” katanya.
Perwakilan Forum PKL CFD Siliwangi, Iqbal menyarankan agar CFD sebaiknya berkonsep peningkatan wisata lewat seni dan budaya. Menurutnya, dengan adanya penutupan CFD Siliwangi tentu sangat mempengaruhi perputaran roda ekonomi dari sektor UKM.
“Kami sarankan agar konsep CFD menampilkan seni budaya. Merangkul anak sekolah untuk tampil. Dikemas lebih menarik jadi tidak hanya berjualan, tapi semua sektor meningkat, terutama pariwisata,” sarannya.
Ketua Komisi I, Imam Yahya SFilI MSi mengatakan, PKL tidak hanya ditata tapi juga perlu pemberdayaan. Selain pembuatan shelter, Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga bisa memaksimalkan program bina lingkungan.
“Tinggal kewajiban pemkot adalah sosialisasikan kepada instansi-instansi atau lembaga yang letaknya di sekitar area itu. Salah satu strategi lainnya bisa membuat kantung-kantung PKL, termasuk usulan konsep CFD, apakah masih di Jalan Siliwangi atau ruas jalan lain,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II, Ir Watid Sahriar MBA mengatakan, penataan PKL sebaiknya ada kesepemahaman seluruh pihak terkait. Jika ada kendala dalam pelaksanaannya, kata Watid, bisa didiskusikan bersama.
“Kalau sudah ditata, PKL juga jangan pilih-pilih. Misal di kawasan BAT, sekarang sepi, ini kendalanya seperti apa? Silakan pihak yang terkait diskusi, di-eksplore agar bisa berkembang. Kita diskusi tidak hanya formal, informal pun tak masalah kalau memang ada ide-ide yang perlu disampaikan,” tuturnya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
