CIREBON – Pimpinan dan Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan rapat kerja terkait pelayanan kesehatan di Griya Sawala gedung DPRD, Kamis (13/2). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati.
Hadir sejumlah instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Anggota Komisi III, Fitrah Malik mengatakan, pelayanan kesehatan harus ditingkatkan untuk seluruh warga Kota Cirebon. Salah satunya terkait pelayanan kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Saran saya, pemkot punya program sendiri yang terintegrasi dengan BPJS. Ini memang harus ada kolaborasi instansi terkait, menyatukan persepsi agar pelayanan kesehatan bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Fitrah mencontohkan, dari hasil studi komparasi, beberapa daerah sudah menerapkan seluruh warganya tercover BPJS Kesehatan. Salah satunya Kota Makassar.
“Dari hasil studi komparasi, di daerah lain seperti Makassar banyak kebijakan yang diambil dan itu cukup mengagumkan, yakni semua warga tercover BPJS. Kemudian di Kabupaten Maros, pemerintah daerah di sana menanggung tunggakan iuran BPJS mandiri warganya setelah ada hasil verifikasi, disesuaikan dengan kondisi ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III, dr Tresnawaty SpB menyarankan, agar dibentuk satgas khusus yang melayani warga khususnya di bidang kesehatan. “Leading sektornya bisa Dinas Kesehatan, satgas ini satu pintu sebagai tempat jika ada pengaduan pelayanan kesehatan,” katanya.
Tak hanya itu, kata Tresna, perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan BPJS Kesehatan.
“Buat rancangan MoU antara pemkot dengan BPJS. UHC (Universal Health Coverage, red) kita juga harus 100 persen, tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak terlayani kesehatanya dengan alasan apapun,” jelasnya.
Foto : Dokumentasi Humas DPRD
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi mengatakan, permasalahan kemiskinan memang perlu dibahas secara serius dan perlu kerjasama seluruh pihak. Iing menambahkan, tahun 2020 rencananya akan melakukan verifikasi dan validasi data.
“Kami akan libatkan seluruh elemen, mulai dari tingkat RW, kelurahan, hingga Tagana (Taruna Siaga Bencana, red) untuk verifikasi dan validasi data,” tuturnya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
