CIREBON – Rapat kerja Komisi I DPRD bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon membahas rencana kerja tahun 2023, Selasa (6/12/2022). Rapat yang digelar di ruang rapat gedung DPRD itu, Komisi I menyoroti sejumlah program prioritas.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH mengatakan, pagu anggaran awal DPKP semula direncanakan sebesar Rp 14 miliar. Akan tetapi, setelah melalui koreksi dan penyesuaian, Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2023 disepakati sebesar sekitar Rp 9 miliar.
Alokasi anggaran yang berkurang itu, Dani menilai, masih jauh dari harapan untuk menunjang program prioritas. Apalagi, ekspektasi masyarakat kepada DPKP sangat tinggi, terutama pada bidang penyelamatan.
“Pada saat disahkan menjadi APBD, anggaran terkurang menjadi Rp 9 Miliar sekian. Akibatnya banyak kegiatan yang tak terbiayai. Seperti pembelian armada baru senilai Rp 1,7 miliar terpaksa dialihkan untuk membeli peralatan,” ujar Dani.
Terlebih, rata-rata mobil damkar yang dimiliki DPKP sudah sangat tua. Bahkan, satu di antaranya sudah berusia 25 tahun. Dengan begitu, menurutnya, peremajaan mobil damkar ini sangat prioritas.
“Hal lain penting lain adalah bidang pemberdayaan masyarakat sudah tidak ada kegiatan sama sekali, karena ada efisiensi anggaran. Padahal, kalau ada pelatihan masyarakat, kebakaran bisa dicegah,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Cirebon, Drs Adam Nuridin MSi menjelaskan, program prioritas tahun 2023 di Bidang Kesekretariatan yaitu pembangunan Kantor Damkar, penyediaan dan pemeliharaan suku cadang, service kendaraan, pengadaan.
Sementara di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Investigasi Pertolongan, mengusulkan adanya pelatihan dan pembinaan kader masyarakat siaga kebakaran, serta pelatihan dan pendidikan rescue.
Sedangkan di Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran, DPKP mengusulkan pengadaan kendaraan mobil operasional kebakaran, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebakaran, serta peningkatan SDM tenaga teknis petugas kebakaran.
Adam mengeluh, ekspektasi masyarakat terhadap DPKP sangat tinggi, namun tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ditambah, honorarium tenaga non-ASN yang belum seimbang dengan tanggung jawab tugas-tugas penyelamatan.
“Paling banyak laporan itu evakuasi tawon, sehari bisa 3 sampai 4 kali. Untuk jari bengkak karena cincin bisa setiap hari. Pengadaan mobil tahun ini batal, karena anggaran tidak cukup. Kebutuhan 2 unit, harganya Rp 1,7 miliar. Masalah lain, banyak pegawai kami juga tidak diusulkan jadi PPPK,” kata Adam. (Humas Sekretariat DPRD Kota Cirebon)
