CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah. Hal itu bertujuan agar penerima manfaat di Kota Cirebon tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf MPd menilai, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon memiliki peran yang bersentuhan langsung dengan warga. Sehingga, akurasi DTKS sangat menentukan seberapa baik tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Dinsos mempunyai posisi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga DTKS itu harus diverifikasi dan update. Jangan kemudian jadi salah sasaran,” kata Yusuf usai rapat di Griya Sawala, Kamis (9/1/2025).
Selain pemutakhiran DTKS, Yusuf meminta Dinsos juga mampu menjamin keterbukaan informasi mengenai data tersebut, sehingga masyarakat di tingkat kelurahan dapat mengaksesnya secara langsung.
“Pada prinsipnya, bagaimana kemudian Dinsos harus prima dalam melayani masyarakat, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau ada masalah, segera perbaiki sehingga tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Di samping itu, Komisi juga berpesan agar terus mengoptimalkan pelayanan sosial lain seperti penanganan khusus bagi disabilitas telantar, gelandangan, pengemis, hingga ODGJ di Kota Cirebon.
“Di lapangan, ada sekitar 800-an lebih ODGJ di Kota Cirebon yang terdata di Dinsos. Sehingga, inisiasi Dinsos untuk membangun pusat rehabilitasi atau rumah singgah dan shelter menjadi prioritas kita,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH juga menyebut bahwa Dinsos juga harus lebih selektif dalam memutakhirkan DTKS sehingga proses penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak salah sasaran.
Ia juga mengimbau agar kerja sama antar lembaga, baik Dinsos dengan legislatif maupun dengan lembaga lain lebih dioptimalkan di tahun 2025 ini.
“Saya kira sudah baik apa yang dilakukan Dinsos, akan tetapi kami tetap mengingatkan agar ke depan sinergi dengan Komisi III agar penerapan programnya bisa lebih baik lagi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cirebon Dra Hj Santi Rahayu MSi melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi DTKS sebanyak 39 ribu keluarga penerima manfaat hingga tahun 2024.
Di tahun yang sama, Dinsos juga telah menyalurkan bantuan terhadap keluarga yang mengalami rumah ambruk sebanyak 140 penerima manfaat.
Pihaknya juga meminta dukungan kepada DPRD agar pembangunan shelter pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS), rumah singgah, serta pengadaan mobil pelayanan dapat segera terealisasi.
“Untuk itu kami memohon dukungan kepada DPRD untuk membangun fasilitas tersebut, karena hingga saat ini masih belum dapat beroperasi secara optimal,” katanya.
Hadir dalam rapat Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon R Endah Arisyanasakanti SH, anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawa Amd, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, Rizki Putri Mentari SH, Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, Rinna Suryanti ST, dan Prisilia. (Humas DPRD Kota Cirebon)
