CIREBON – DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam Kick Off Meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon.
Hal itu disampaikan pada pembukaan kick off meeting RKPD, Rabu (17/12/2025) di ruang Gotrasawala Bappelitbangda Kota Cirebon.
Sejumlah persoalan strategis yang kerap dikeluhkan warga disampaikan sebagai bahan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mengungkapkan, persoalan jaminan kesehatan masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya terkait kepesertaan penonaktifan kepesertaan BPJS secara tiba-tiba atas kebijakan pemerintah pusat.
“Di lapangan kami menemukan banyak masyarakat yang tiba-tiba kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan. Padahal masyarakat justru banyak yang membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III telah menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Kementerian Sosial. Salah satu yang disoroti adalah mekanisme perubahan data penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya siap, namun sudah diikuti dengan pencabutan data lama.
“Seharusnya data baru disiapkan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penyesuaian. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena sistem yang belum siap,” tegasnya.
Andrie juga mendorong aparatur pemerintah daerah, khususnya lurah dan camat, untuk memaksimalkan pendataan sosial secara objektif agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Saya meminta pendataan dilakukan secara objektif dan maksimal, supaya penerima bantuan memang benar-benar warga yang layak dan membutuhkan,” katanya.
Di sisi lain, Andrie mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Cirebon dalam pembangunan infrastruktur selama setahun terakhir. Menurutnya, perbaikan jalan, penerangan jalan umum, hingga penanganan sungai yang dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, dalam satu tahun terakhir banyak infrastruktur yang sudah dibangun dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sisanya kita dorong bisa diselesaikan secara bertahap pada 2026,” ucapnya.
Selain kesehatan dan infrastruktur, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian DPRD. Ia menilai masih adanya beban biaya pendidikan di luar sekolah yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga.
“Kesehatan dan pendidikan ini kebutuhan dasar. Ketika masyarakat sakit dan anak-anak sekolah membutuhkan biaya, itu sangat memengaruhi ekonomi keluarga,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika masyarakat memiliki kepastian akses kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak, mereka memiliki ruang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
“Kalau kebutuhan dasar bisa kita fasilitasi, masyarakat punya peluang untuk menabung dan membangun ekonominya sendiri. Dampaknya tentu akan terasa pada pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon ke depan,” tuturnya.
Terkait perumahan, Andrie juga mendorong penguatan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) agar dapat dianggarkan secara berkelanjutan. Ia menilai kurangnya perhatian pada sektor tersebut di tahun-tahun sebelumnya berdampak pada munculnya kasus rumah ambruk di masyarakat.
Seluruh masukan tersebut, lanjutnya, merupakan aspirasi masyarakat yang diperoleh DPRD saat turun langsung ke lapangan melalui kegiatan reses.
“Diharapkan penyusunan RKPD ke depan benar-benar menjawab kebutuhan dasar warga dan menjadi fondasi pembangunan Kota Cirebon yang berkeadilan dan berkelanjutan,”
ujarnya.
Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyampaikan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pada 2025 dan berlanjut pada 2026. Pada 2027, fokusnya akan diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan.
“Tahun 2027 kita fokus meningkatkan perekonomian. Setelah infrastruktur digenjot di 2025 dan 2026, maka 2027 kita optimalkan sektor ekonomi masyarakat,” ujar Edo.
Ia menegaskan, hasil pembangunan harus dirawat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Pembangunan harus diikuti pemeliharaan. Apa yang dikerjakan pada 2025 dan 2026 wajib kita rawat agar manfaatnya terus dirasakan,” tegasnya.
Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP, dan Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf MPd. (Humas DPRD Kota Cirebon)
