CIREBON – Rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama DPUTR menyoroti dua program kerja prioritas, Senin (19/1/2026). Kedua program kerja prioritas tahun 2026 tersebut yaitu penanganan banjir dan penataan infrastruktur daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP menyampaikan, sepanjang tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menormalisasi 14 sungai di wilayah Kota Cirebon.
Kendati demikian, masih terdapat kawasan rentan yang membutuhkan fokus penanganan banjir. Di antaranya, ruas jalan Cipto, ruas jalan Perumnas tepat di depan RS Siloam, dan 28 titik drainase lainnya yang menjadi tanggung jawab DPUTR.
“Untuk perbaikan jalan, dari 26 titik ruas jalan yang menjadi garapan DPUTR, kami menilai hasilnya cukup baik. Namun untuk tahun 2026, kami meminta program kerja dapat dijalankan secara optimal melalu koordinasi yang baik,” kata Andru, sapaanya.
Andru juga mengingatkan, DPUTR dapat segera membuat fasilitas pengendali banjir berupa embung atau tempat parkir air. Hal ini dinilai penting mengingat Kota Cirebon berada di wilayah hilir, sehingga berpotensi terdampak luapan air saat debit air meningkat.
Sejauh ini, kapasitas embung yang tersedia baru sekitar 300 Meter kubik. Sementara itu kebutuhan ideal mencapai 3.000 Meter kubik. Andru menilai, kekurang tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena berpengaruh langsung terhadap beban aliran air, khususnya di wilayah jalan Terusan Pemuda.
Terkait penataan kota, Komisi II DPRD berharap pembangunan infrastruktur dapat direncanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun.
“Harapannya, pekerjaan fisik bisa mulai berjalan di triwulan kedua, sehingga hasilnya lebih maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon Rachman Hidayat ST menyampaikan, fokus program kerja tahun 2026 tetap pada perbaikan jalan dan penanganan banjir. Perbaikan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas di sejumlah ruas, seperti Jalan Cipto, Sumurwuni, Kedungkrisik, hingga Argasunya.
Ia juga menyebutkan adanya upaya mengajukan dukungan Instruksi Presiden (Inpres) dari pemerintah pusat untuk perbaikan Jalan Wahidin, Rajawali Raya, dan Siliwangi.
“Untuk banjir, normalisasi sungai rutin kami lakukan karena sedimentasi cukup tinggi. Sebagai wilayah hilir, sungai di Kota Cirebon idealnya dinormalisasi maksimal dua tahun sekali,” jelasnya.
Turut hadir anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon yaitu Dian Novitasari Skom MAP, H Karso SIP, Een Rusmiyati SE, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (Humas DPRD Kota Cirebon) Komisi II DPRD Tekankan Penanganan Banjir dan Optimalisasi Infrastruktur Kota
