CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon meninjau langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang ambruk akibat curah hujan ekstrem, Selasa (27/1/2026).
Monitoring tersebut guna memastikan kondisi bangunan serta langkah penanganan lanjutan yang perlu segera diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, hasil monitoring menunjukkan sejumlah persoalan substansial yang membutuhkan perbaikan dalam waktu dekat.
Berdasarkan hasil diskusi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan jajaran, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diketahui bahwa usia gedung tersebut hampir mencapai 20 tahun.
“Terakhir pembangunan dilakukan pada 2007. Struktur baja ringan yang digunakan tidak sejalan dengan penggunaan genteng tanah liat sehingga bebannya cukup berat, ditambah usia bangunan yang sudah lama,” kata Andru, panggilan akrabnya.
Ia bersyukur, peristiwa ambruknya bangunan tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, karena bangunan saling terhubung, Komisi II mendorong agar PUPR segera melakukan kajian kelayakan gedung secara menyeluruh.
“Kita harus melindungi ASN yang bekerja di sini, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta menghilangkan kekhawatiran,” ujarnya.
Andru menilai langkah Pemerintah Kota Cirebon yang mengalihkan sementara aktivitas pelayanan sudah tepat. Ia menyebut sejumlah opsi lokasi pelayanan alternatif, seperti Grage City Mall atau kantor eks DPMPTSP di kawasan Kebumen.
Menurutnya, tindak lanjut perbaikan dapat menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) karena kerusakan bangunan berkaitan dengan bencana akibat curah hujan ekstrem. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis agar pelayanan publik kembali optimal.
“Disnaker merupakan salah satu etalase Pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan. Maka perbaikannya harus menjadi prioritas,” katanya.
Dalam monitoring tersebut, Komisi II mencatat sedikitnya enam ruangan terdampak, terdiri atas dua ruang kelas pelatihan ketenagakerjaan, satu ruang kepala bidang, ruang staf, dan gudang. Kondisi ini menyebabkan terganggunya sebagian pelayanan, meski sementara waktu telah dialihkan ke titik lain.
“Pelayanan alhamdulillah tetap berjalan, meskipun enam ruangan mengalami kerusakan,” ujar Andru.
Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kota Cirebon akan merekomendasikan hasil monitoring ini kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk segera ditindaklanjuti. Dinas PUPR akan melakukan telaahan teknis lanjutan, termasuk perhitungan yang cermat agar solusi yang diambil benar-benar menyelesaikan persoalan.
Dalam waktu terdekat, Komisi II mendorong pemindahan tugas dan tempat kerja ASN Disnaker, terutama yang berada di bangunan lama berbentuk letter L yang usianya setara dan sebagian strukturnya tertutup material PVC.
“Bangunan itu sudah menunjukkan kebocoran dan selama ini hanya diperbaiki pada bagian genteng, sementara struktur baja ringannya belum pernah diperbaiki. Ini harus dibereskan secara total,” tegasnya.
Andru berharap ke depan Kantor Disnaker Kota Cirebon dapat menjadi gedung SKPD yang layak, aman, dan nyaman bagi ASN, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kepala Disnaker Kota Cirebon, Agus Suherman mengatakan, bangunan ambruk pada Jumat dini hari. Kemudian akhir pekan seluruh staff melakukan penyelamatan berkas dan aset yang terkena material bangunan.
“Meski banyak yang rusak, namun pelayanan dipastikan tetap berjalan sejak Senin kemarin. Seperti hari ini ada sosialisasi UMK yang berlangsung bersama sejumlah perusahaan di Kota Cirebon,” katanya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
