CIREBON – Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Abdul Wahid Wahdinih SSos, mengapresiasi langkah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) yang membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam Forum Perangkat Daerah (FPD), Kamis (26/2/2026).
Wahid menilai, keterbukaan pemerintah daerah dalam menyerap masukan dari perbankan, akademisi, hingga pelaku usaha adalah kunci kemandirian ekonomi daerah.
“Kami melihat DKUKMPP membuka ruang dialog yang luas. Ini langkah positif karena program pemberdayaan ekonomi tidak bisa jalan sendiri, harus melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Kegiatan tersebut merupakan upaya memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong pemberdayaan pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perum Bulog, perangkat daerah, Pelindo, perguruan tinggi, hingga pelaku UMKM dan forum pedagang kaki lima.
Wahid mengatakan, forum tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah membangun kebijakan berbasis kolaborasi.
“Kami melihat Kepala DKUKMPP membuka ruang dialog dengan seluruh stakeholder. Ini langkah positif karena program pemberdayaan ekonomi harus melibatkan banyak pihak. Komisi II tentu mendukung berbagai terobosan untuk memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, DPRD akan terus mengawal program-program strategis yang mampu mendorong kemandirian ekonomi daerah.
“Sinergi antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, dan akademisi diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam pengembangan UMKM, perdagangan, serta industri di Kota Cirebon,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menyinkronkan rencana kerja dinas dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kami mengundang seluruh stakeholder, mulai dari lembaga keuangan, BUMN, hingga pelaku usaha, untuk bersama-sama menyempurnakan rencana kerja DKUKMPP,” ujarnya.
Sejumlah gagasan strategis turut mengemuka saat diskusi. Salah satunya terkait optimalisasi peran pelabuhan di Kota Cirebon. Perum Bulog, yang memiliki mandat distribusi pangan ke berbagai wilayah termasuk Kalimantan dan Sumatera, melihat peluang reaktivasi pelabuhan sebagai jalur distribusi alternatif.
Saat ini, distribusi pangan masih bergantung pada Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga penguatan pelabuhan daerah dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas konektivitas.
Selain itu, sinergi dengan perguruan tinggi juga menjadi fokus, khususnya dalam pemanfaatan potensi limbah hasil kelautan yang selama ini belum dikelola optimal.
Padahal, limbah tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi jika diolah menjadi produk bernilai tambah yang dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
“Tentunya gagasan-gagasan ini penting untuk perencanaan ke depan. Sehingga kolaborasi menjadi penting agar program yang dirancang mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM dan masyarakat,” (Humas DPRD Kota Cirebon)
