CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mulai menyoroti Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) tahun 2027 yang memproyeksikan pagu anggaran sebesar Rp23,46 miliar.
Fokus utama rencana tersebut diarahkan pada penguatan distribusi pangan dan pengendalian alih fungsi lahan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ana Susanti SE MSi, menegaskan bahwa usulan anggaran tersebut akan menjadi materi dalam rapat kerja komisi mendatang. Menurutnya, besaran anggaran harus selaras dengan kemampuan daerah dan efektivitas program di lapangan.
“Ini tentu akan menjadi bahan rapat Komisi II DPRD, karena pasti akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran di tingkat daerah,” ujar Ana usai menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) di Aula DKPPP, Kamis (26/2/2026).
Melalui forum tersebut, Ana Susanti mengatakan, forum ini tidak hanya menyampaikan hasil kinerja 2025, melainkan rencana kerja 2027. Pihaknya sangat mengapresiasi atas semua yang sudah dikerjakan selama 2025.
“Ternyata banyak prestasi yang diraih DKPPP selama 2025, terutama dalam hal ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Hanya saja tidak terekspose ke publik, sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu,” paparnya.
Perihal renja 2027, Ana mengaku, banyak hal yang mesti disuarakan dalam rapat Komisi II nanti, terutama dukungan rencana anggaran yang mencapai Rp23 miliar.
“Ini tentu akan menjadi bahan rapat Komisi II DPRD. Karena pasti akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran di tingkat daerah,” terangnya.
Hal serupa juga disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto. Ia menilai, Peran DKPPP sangat penting untuk mendukung program daerah dan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal ketahanan pangan, ketersediaan bahan pangan dan pertanian.
“Kita tahu semua bahwa pemerintah pusat sedang gencar melakukan program ketahanan pangan hinhgga pertanian. Sebab itu, program yang ada di daerah juga mesti selaras dengan itu,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Cirebon, Hj Elmi Masruroh SP MSi mengakui, evaluasi tahun 2025 menunjukkan berbagai capaian pada urusan pangan, pertanian, peternakan, dan pengawasan keamanan pangan.
“Pada sektor pangan, kegiatan pengendalian inflasi dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah sebanyak 32 kali, pemantauan stok dan harga pangan 12 kali, serta monitoring cadangan pangan. Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk bantuan kemanusiaan dan masyarakat rawan pangan,” jelasnya.
Elmi juga menyampaikan, berdasarkan FSVA 2025, seluruh kelurahan di Kota Cirebon masuk kategori tahan pangan. Gerakan Selamatkan Pangan digencarkan untuk menekan food waste, termasuk melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Sedangkan pada urusan pertanian, lanjut Elmi, capaian meliputi luas tanam dan panen padi, produksi tanaman pangan, hortikultura, serta palawija dengan produktivitas yang baik.
Termasuk populasi ternak sapi, kambing/domba, dan unggas tercatat stabil dengan produksi daging, telur, dan susu yang signifikan. Kegiatan pendukung seperti KTNA Expo, Pasar Tani, bantuan benih, pupuk, obat pertanian, bibit ternak, serta pakan turut dilaksanakan.
Untuk tahun 2027, masih kata Elmi, arah kebijakan difokuskan pada pembangunan jaringan distribusi makanan sisa layak konsumsi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang dan pengurangan pemborosan pangan, penguatan kelembagaan sektor pangan, serta peningkatan produktivitas pertanian yang berdaya saing.
“Kebijakan juga mencakup pengendalian alih fungsi lahan, optimalisasi pekarangan dan rooftop farming, penyediaan sarana prasarana varietas unggul, peningkatan populasi ternak, pengawasan mutu produk peternakan, serta pencegahan penyakit hewan menular dan zoonosis,” jelasnya.
Rencana program dan kegiatan tahun 2027 didukung pagu anggaran sebesar Rp23,46 miliar sesuai Renstra 2025–2029, dengan alokasi belanja pegawai dan kegiatan/subkegiatan. (Humas DPRD Kota Cirebon)
