CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon mengunjungi kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon, Senin (25/5/2026. DPRD meninjau langsung ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana.
Selain itu, Komisi I DPRD pun meminta penjelasan DPKP terkait keseimbangan kinerja petugas dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
Melalui pertemuan ini, Komisi I berkomitmen memperjuangkan peningkatan fasilitas guna menunjang pelayanan yang lebih maksimal dan responsif kepada masyarakat, mengingat banyak sarana penunjang yang tidak layak.
Hasil pertemuan tersebut menjadi catatan rekomendasi Komisi I kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengatakan, tugas Damkar saat ini tidak hanya sebatas memadamkan kebakaran. Tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam penyelamatan korban bencana, evakuasi hewan berbahaya, hingga edukasi mitigasi kebakaran kepada masyarakat.
“Damkar ini bukan hanya memadamkan kebakaran, tapi juga penyelamatan dan pelayanan kemanusiaan. Karena itu kebutuhan sarana dan prasarananya harus benar-benar diperhatikan,” ungkap Agung.
Agung juga mengaku, menerima sejumlah laporan terkait kebutuhan mendesak Damkar, seperti alat pelindung diri (APD), kendaraan rescue, armada pemadam, hingga penambahan pos Damkar di wilayah utara Kota Cirebon.
Agung menilai keberadaan kendaraan rescue sangat penting untuk mendukung operasi penyelamatan yang tidak dapat dilakukan menggunakan mobil pemadam berukuran besar.
“Mobil rescue ini unuk petugas saat penanganan ular, lebah, biawak atau evakuasi kecil lainnya, tidak mungkin menggunakan mobil besar. Selain sulit bergerak, juga tidak efektif saat kondisi jalan macet, bahkan mengundang perhatian warga hingga berkerumun,” tuturnya.
Masih kata Agung, akan membawa persoalan tersebut dalam pembahasan anggaran agar kebutuhan prioritas Damkar dapat segera dipenuhi. Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi hidran oleh PDAM untuk mendukung penanganan kebakaran.
“Minimal satu ruas jalan ada satu hidran aktif. Jangan sampai kalau ada kebakaran, petugas justru kesulitan air karena pengisian terlalu lama,” kata politisi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SfilI mengatakan, berdasarkan informasi BMKG, pada 2026 ini juga ada El Nino sehingga perlu perhatian khusus. Penguatan sumber daya manusia, hingga pembagian tugas untuk mitigasi.
“Tahun ini juga ada El Nino, ini informasi berdasarkan BMKG. Damkar juga turut menjadi bagian untuk memitigasi dampaknya, sehingga perlu menyiapkan SDM yang tepat,” paparnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Cirebon, Andi Riskiyanto mengungkapkan, total kebutuhan sarana dan prasarana Damkar mencapai sekitar Rp12 miliar. Angka tersebut menyesuaikan dengan kondisi peralatan yang sangat terbatas.
“Damkar baru memiliki sekitar belasan APD dan sebagian besar sudah tidak layak digunakan.Standarnya setiap anggota memiliki satu APD. Saat ini jumlahnya masih jauh dari cukup,” ujarnya.
Selain itu, kata Andi, dari 10 kendaraan operasional yang dimiliki, hanya enam unit yang masih dapat digunakan. Sejumlah armada sudah berusia tua dan kerap mengalami kerusakan saat bertugas.
“Kebakaran itu tidak bisa diprediksi. Kalau kendaraan tidak maksimal tentu berisiko terhadap kecepatan pelayanan dan keselamatan petugas,” katanya.
Selain armada dan APD, Andi mengakui, Damkar Kota Cirebon juga masih menghadapi kendala belum adanya pos Damkar di wilayah utara kota. Kondisi tersebut membuat waktu respons petugas kerap terhambat, terutama ketika harus melintasi perlintasan kereta api.
“Kami sedang mencari lahan untuk pembangunan pos baru agar respons time lebih cepat,” kata Andi.
Hadir pula dalam monitoring tersebut Wakil Ketua Komisi I, Syaifurrohman SE MM dan Anggota Komisi I, Imam Yahya FilI MSi. (Humas DPRD Kota Cirebon)
