CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE mendorong agar capaian pembangunan daerah diimbangi dengan pengawasan ketat. Menurutnya, sambutan walikota dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI tidak berhenti sebagai laporan kinerja, tetapi menjadi bahan evaluasi dan pengawasan bersama.
Andrie menilai, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kemerdekaan di usia 81 tahun ini harus dimaknai penyelenggaraan pemerintahan yang semakin matang, transparan, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif, memiliki peran penting memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan kepentingan publik,” katanya usai apel HUT ke-81 RI di Lapangan Bima Madya, Kota Cirebon (17/08/2026).
Andrie optimistis, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja pemerintahan yang memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, ada sejumlah isu yang menjadi perhatian, mulai dari jaminan kesehatan, pengendalian inflasi, penataan infrastruktur hingga pelayanan publik. Hal tersebut merupakan sektor yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari capaian angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, capaian sektor kesehatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Cirebon sudah mencapai 100,33 persen dan mendapat UHC Awards 2026. Sehingga, prestasi itu perlu dipertahankan.
Atas capaian itu, DPRD terus mendorong agar kepastian kepesertaan tersebut diikuti dengan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.
“Capaian UHC merupakan hal yang patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah yang harus terus kami awasi,” katanya.
Di bidang ekonomi, lanjut Andrie, juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Predikat Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali, menurutnya, harus menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan yang melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Pengendalian inflasi harus terasa sampai ke dapur masyarakat. DPRD akan mendorong agar kebijakan terkait harga kebutuhan pokok, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi daerah terus mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.
“Kota ini milik bersama. Pemerintah menjalankan kebijakan, DPRD mengawasi dan menyusun kebijakan bersama pemerintah, sementara masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi,” katanya.
Menurutnya, momentum HUT ke-81 RI juga harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik. DPRD Kota Cirebon akan terus menggunakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan transparan, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagaimana kita bekerja keras, berpikir rasional, mengawal kebijakan, dan berkolaborasi untuk memajukan Kota Cirebon,” kata Andrie. (Humas DPRD Kota Cirebon)