CIREBON- Pimpinan dan Komisi III DPRD Kota Cirebon rapat kerja bersama instansi terkait membahas tentang pelayanan kesehatan di ruang griya sawala gedung DPRD, Selasa (10/3). Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta agar instansi terkait saling berkoordinasi untuk fokus dalam pelayanan kesehatan masyarakat khususnya mengenai BPJS Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi III, Cicip Awaludin SH mengatakan, persoalan BPJS Kesehatan perlu komitmen seluruh stakeholder terkait.
“BPJS ini masalah klasik. Perlu komitmen seluruh stakeholder terkait. Saya ingin ada progres. Di rapat sebelumnya, kita sudah rekomendasikan agar dibentuk satgas yang fokus soal ini,” ujarnya.
Cicip menambahkan, harus ada solusi dan sistem yang mengatur hubungan antar SKPD agar terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kalau perlu teknisnya dituangkan dalam perwali. Ada petugas khusus misalnya saat ada warga yang butuh penanganan kesehatan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD, Fitria Pamungkaswati mengatakan, persoalan pelayanan kesehatan adalah PR bersama seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah.
“Harus ada sinergitas, baik Dinas Sosial, Dinkes, Disdukcapil hingga Badan Keuangan Daerah. Hilangkan ego masing-masing dinas. Jangan ada selisih data,” ujarnya.
Fitria juga menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Cirebon menyisir kembali berapa yang harus dicover BPJS Kesehatan. “Berapa yang aktif dan tidak, termasuk yang menunggak. Ini untuk kesejahteraan masyarakat juga,” katanya.
Sementara, Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Cirebon, dr Hj Juliantina Mulus Rahaju mengatakan, untuk pembuatan satgas pelayanan kesehatan perlu adanya persetujuan SKPD terkait dan disetujui Walikota. Sambil menunggu hal itu, Dinkes membuka layanan hotline untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Hotline kita 24 jam, ada nomer PIC yang bisa dihubungi, dan petugas yang tersebar di masing-masing kelurahan,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, Tri Helvian Utama mengatakan, bulan ini rencananya akan ada verifikasi dan validasi data warga Kota Cirebon.
“Kami akan lakukan sensus dan pendataan ulang warga di Kota Cirebon. Semaksimal mungkin akan kami lakukan agar data valid dan update secara periodik. Nanti bisa terlihat warga yang mampu dan tidak mampu,” tuturnya. (Humas DPRD Kota Cirebon)