CIREBON – DPRD menyetujui perubahan Perda Nomor 5/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Usulan Raperda inisiatif Wali Kota Cirebon tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (9/11/2026).
Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE mengatakan, agenda paripurna meliputi penyampaian usulan pembahasan raperda inisiatif Wali Kota Cirebon, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, serta jawaban wali kota terhadap pandangan tersebut.
"Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon hari ini salah satunya penyampaian usulan pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon," ujar Andrie.
Ia menjelaskan, berdasarkan usulan anggota DPRD, raperda tersebut selanjutnya akan dibahas panitia khusus (pansus) dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD.
Dalam pandangan umum, fraksi-fraksi DPRD menyoroti urgensi penataan kelembagaan perangkat daerah, terutama terkait penguatan kapasitas organisasi dan peningkatan beban kerja aparatur pemerintahan.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Erry Yudistira Ramadhan menyampaikan, salah satu hasil evaluasi kelembagaan menunjukkan perlunya peningkatan tipologi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dari tipologi C menjadi tipologi B.
Menurutnya, kebutuhan tersebut dipengaruhi meningkatnya kompleksitas pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), implementasi UU Nomor 20/2023 tentang ASN, penerapan sistem merit, manajemen talenta, hingga transformasi digital dalam manajemen ASN.
Selain itu, bertambahnya jumlah ASN sebagai dampak kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan.
"Secara kelembagaan, perubahan peraturan daerah ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah yang mengalami peningkatan intensitas tugas dan fungsi sebagai akibat perkembangan kebijakan nasional," ujar Erry.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Laurentia Mellynda menilai, perubahan kedua atas Perda Nomor 5/2021 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kelembagaan pemerintahan daerah dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Ia menegaskan, penataan perangkat daerah harus diarahkan untuk membangun birokrasi yang efektif, proporsional, profesional, serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
"Karena itu, Fraksi NasDem berpandangan bahwa setiap perubahan kelembagaan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi yang objektif, pertimbangan beban kerja, cakupan urusan pemerintahan, ketersediaan sumber daya manusia, serta kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Pandangan lainnya disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Imam Yahya SFilI MSi. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Menurut Imam, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi (legislative review), DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara cermat dan taat asas.
"Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda Perubahan Kedua atas Perda Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 ini, dengan catatan kritis dan usulan perbaikan redaksional di atas, fraksi kami menyatakan setuju untuk diajukan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," katanya.
Selanjutnya, Raperda tersebut akan memasuki pembahasan lebih lanjut melalui pansus DPRD Kota Cirebon dengan memperhatikan berbagai masukan dan pandangan fraksi sebelum diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
 |  |
 |  |
Menanggapi pandangan umu fraksi-fraksi DPRD, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo SAP MSi menjelaskan terdapat tiga substansi utama perhatian pemerintah daerah dalam perubahan regulasi tersebut.
Ketiganya meliputi rasionalisasi struktur dan peningkatan tipologi perangkat daerah, pengintegrasian urusan ekonomi kreatif, serta kepastian hukum penyelenggaraan urusan kebencanaan.
Terkait peningkatan tipologi BKPSDM, Edo menegaskan bahwa usulan perubahan dari Tipe C menjadi Tipe B merupakan respons terhadap hasil evaluasi kelembagaan dan analisis beban kerja operasional.
"Dapat kami tegaskan bahwa usulan peningkatan tipologi BKPSDM dari Tipe C menjadi Tipe B adalah respons langsung terhadap hasil evaluasi kelembagaan dan analisis beban kerja operasional," ujarnya.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan untuk merespons perkembangan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dalam pengelolaan ASN.
Poin kedua, berkaitan dengan pengintegrasian urusan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah mengusulkan perubahan nomenklatur Disbudpar menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Edo menjelaskan, perubahan nomenklatur tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap pedoman nasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
"Perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif merupakan bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap pedoman nasional," jelasnya.
Sementara itu, substansi ketiga menyangkut kepastian hukum penyelenggaraan urusan kebencanaan, khususnya terkait pengaturan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ia menyatakan pemerintah daerah sependapat bahwa pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana harus tetap berjalan tanpa terkendala persoalan administratif.
"Kami sependapat bahwa pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana tidak boleh mengalami kendala administratif," katanya. (Humas DPRD Kota Cirebon)
