CIREBON — Kasus dugaan keracunan dari penyediaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon kembali terjadi, Senin (9/11/2026). Peristiwa ini terjadi belum sepekan setelah penandatanganan pakta integritas menyusul insiden serupa sebelumnya di Kelurahan Kalijaga.
Merespons kejadian itu, Komisi III DPRD Kota Cirebon langsung meninjau ke sejumlah rumah sakit guna memastikan anak-anak pasien korban keracunan mendapatkan pelayanan medis. Imbas kejadian tersebut, DPRD meminta kepada wali kota agar SPPG Harjamukti 01 untuk dihentikan. Tercatat, siswa korban keracunan MBG itu berjumlah 25 anak.
Anggota Komisi III DPRD, Umar Stanis Klau mengatakan, DPRD bersama wali kota langsung mengambil langkah cepat dengan merencanakan evaluasi menyeluruh serta memperketat regulasi dan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Komisi III DPRD meminta kepada wali kota agar SPPG ini dihentikan aktivitasnya dulu. Harapannya kemarin setelah ada penandatanganan pakta integritas itu, ada performa yang lebih baik gitu, ya. Di sini kami kecewa. Harus ada sanksi,” tegas Umar saat meninjau di SPPG Harjamukti 1.
Komisi III DPRD menyatakan kekecewaannya atas insiden keracunan kembali terulang. Padahal penandatanganan pakta integritas baru saja dilakukan, agar performa penyediaan bahan makanan hingga penyajian menjadi lebih baik.
Umar berharap, ke depan pengawasan tidak hanya akan melibatkan kepala SPPG. Jika diperlukan, penandatangan pakta integritas dan pertanggungjawaban diperluas, melibatkan tiga aktor utama penyiapan MBG, yakni Kepala SPPG, Ketua Yayasan, serta mitra atau investor. Hal itu guna memastikan adanya komitmen yang sama dan kuat di antara seluruh pemangku kepentingan.
Terkait sanksi bagi pelanggar, pihak legislatif menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memiliki aturan main yang jelas. Sebagai contoh kasus sebelumnya di Kalijaga 5, kepala SPPG yang bersangkutan langsung dipecat dan dapurnya ditutup.
"Apalagi kalau hasil lab-nya itu terbukti seperti yang kemarin di Kalijaga 5, kita berharap tidak ada toleransi, harus ditindak tegas. Bahkan tadi kami sudah sepakat dengan Pak Wali, artinya kita enggak mau anak-anak kita ini dijadiin ajang percobaan," tegasnya.
Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Yoga Adijaya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para siswa dan orang tua korban atas risiko yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.
Pihaknya mengakui peristiwa ini sangat memprihatinkan karena menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah.
"Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Tentu tidak ada pihak yang menginginkan kejadian seperti ini. Kami juga sangat prihatin, terlebih yang terdampak adalah anak-anak," tuturnya.
Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak untuk dilakukan, terutama mengingat operasional SPPG Harjamukti 1 memegang peran vital dalam menyediakan pasokan gizi harian.
Diketahui, unit tersebut melayani hingga 2.500 penerima manfaat setiap hari yang tersebar di 14 sekolah wilayah Harjamukti. (Humas DPRD Kota Cirebon)
