CIREBON – Pimpinan DPRD dan Anggota Komisi DPRD Kota Cirebon menerima audiensi dari Forum Cirebon Bersatu (FCB), Kamis (12/11/2026). Rapat dengar pendapat tersebut membahas dan penyampaian tuntutan atas peristiwa dugaan keracunan massal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat yang digelar di Griya Sawala tersebut dihadiri langsung perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pengelola SPPG se-Kota Cirebon, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan DPPPAPPKB Kota Cirebon.
Melalui audiensi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH mendorong BGN Kota Cirebon melakukan pembenahan menyeluruh pelaksanaan Program MBG. Sebab, kasus keracunan dari program tersebut terus berulang.
“Melalui rapat ini, DPRD konsisten memastikan agar seluruh SPPG mematuhi Pakta Integritas yang sebelumnya telah ditandatangani oleh seluruh kepala SPPG, termasuk oleh BGN,” tegasnya.
Pada kesempatan ini pun, Harry meminta kepada BGN untuk memastikan langkah pencegahan sistemik hingga penegakan sanksi terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah.
“Jika SPPG bermasalah, konsekuensinya sudah tertuang dalam pakta integritas, semua berproses hukum. Hal ini semata-mata untuk melindungi kesehatan anak-anak Kota Cirebon,” tuturnya.
Hal serupa disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd. Ia mengatakan, keracunan makanan dari program MBG ini kembali terjadi menimpa puluhan siswa. Atas dasar itu, DPRD memandang kejadian tersebut sudah masuk dalam persoalan serius, mengingat insiden terbaru terjadi hanya berselang beberapa hari setelah penandatanganan pakta integritas para pengelola SPPG se-Kota Cirebon.
“DPRD menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap standar kebersihan dan kelayakan dapur penyedia MBG. Salah satu langkah yang diusulkan yakni mewajibkan seluruh dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) aktif dari Dinas Kesehatan,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan FCB, Muhammad Hayat mengatakan, pihaknya meminta penerapan protokol food tasting dan penyimpanan sampel makanan. Selain itu, ia meminta petugas pengawas sekolah diusulkan melakukan uji cicip sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
“Setiap dapur SPPG wajib menyimpan sampel cadangan dari seluruh menu harian selama 2x24 jam sebagai bahan pemeriksaan laboratorium apabila terjadi insiden,” ucapnya.
“Pengawasan juga diusulkan melibatkan komite sekolah dan perwakilan orang tua. Mereka dapat ikut memeriksa kelayakan fisik makanan, mulai dari aroma, rasa, hingga tampilannya ketika makanan tiba di sekolah,” tegasnya.
Hayat juga mengakui, tuntutan utama sebenarnya adalah penutupan kepada seluruh SPPG di Kota Cirebon, namun pihaknya akan mengikuti pemerintah daerah yang sudah memastikan keamanan melalui pakta integritas.
“Kami ingin tutup semua, tapi yang paling awal adalah dua SPPG yang sudah membuat masalah keracunan terhadap anak-anak sekolah. Selain ada pakta integritas, kami juga memberikan rekomendasi kepada DPRD kota Cirebon untuk ditindaklanjuti kepada SPPG,” terangnya.
Isi rekomendasi tersebut, diantaranya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi skema pengelolaan MBG yang selama ini terpusat. Evaluasi tersebut mencakup kapasitas produksi dapur SPPG berskala besar serta kemungkinan membuka opsi desentralisasi melalui kantin atau koperasi sekolah yang telah terverifikasi.
Kemudian, pada aspek penegakan sanksi, penghentian sementara operasional SPPG yang bermasalah hingga proses investigasi selesai dan seluruh standar perbaikan dari Dinas Kesehatan terpenuhi.
“BGN juga harus memutus kontrak kerja sama secara permanen serta memasukkan pengelola maupun vendor yang terbukti melanggar Pakta Integritas ke dalam daftar hitam (blacklist),” katanya.
Sebagai penutup, masa aksi juga meminta pemulihan korban kepada pengelola SPPG yang terbukti lalai agar bertanggung jawab seluruh biaya pengobatan, perawatan medis, hingga pemulihan trauma psikologis siswa terdampak.
Pada audiensi ini, hadir pula anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon lainnya, yaitu R Endah Arisyanasakanti dan Stanis Klau. (Humas DPRD Kota Cirebon)
